Breaking News:

Vaksin AstraZeneca

Beredar Kabar Pengurus MUI Minta Posisi Komisaris, Stafsus Erick Thohir Langsung Bereaksi

Arya Sinulingga juga membantah bahwa hal tersebut sama sekali tidak hubungannya atau kaitannya dengan rencana penggunaan vaksin AstraZeneca

Editor: Dwi Sudarlan
Dokumen BNPB
Arya Sinulingga, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Erick Thohir 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kabar miring adanya permintaan posisi komisaris dari pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di balik status penggunaan vaksin AstraZeneca, langsung dibantah Arya Sinulingga, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam keterangannya, Arya Sinulingga menegaskan tidak pernah ada permintaan posisi komisaris bagi pengurus-pengurus MUI, Kementerian BUMN menegaskan sama sekali tidak pernah ada permintaan.

Arya Sinulingga juga membantah bahwa hal tersebut sama sekali tidak hubungannya atau kaitannya dengan rencana penggunaan vaksin AstraZeneca.

"Sehubungan dengan adanya informasi yang mengatakan bahwa MUI meminta posisi komisaris BUMN, perlu kami sampaikan bahwa kami di Kementerian BUMN sampai hari ini tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI ataupun pejabat-pejabat di MUI," kata Arya Sinulingga, dikutip dari Kompas.com, Minggu (21/3/2021).

"Apalagi berhubungan dengan vaksin Astra Zeneca, sama lagi tidak ada hubungannya. Dan kita juga tidak ada keterkaitan dengan hal tersebut," tegas dia.

Baca juga: Siang Ini Hasil SNMPTN 2021 Diumumkan, Yang Tidak Lolos Masih Ada 2 Jalur Lain

Baca juga: Dituding Mata Duitan Dalam Duel Rp 150 Juta Lawan Dewa Kipas, GM Irene: Saya Profesional

Baca juga: Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra Mengaku Ingin “Menampar” Presiden Jokowi

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa vaksin AstraZeneca yang diproduksi di SK Bioscience, Korea Selatan, boleh digunakan, setelah MUI melakukan serangkaian kajian serta mendengar berbagai masukan dari otoritas serta para ahli soal keamanannya.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh merinci lima alasan itu yakni karena Indonesia dalam kondisi yang mendesak atau darurat syar'i, kemudian terdapat keterangan dari ahli tentang bahaya risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19.

Ketiga, ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity).

Keempat, vaksin AstraZeneca sudah ada jaminan keamanan penggunaannya dari pemerintah.

Terakhir pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin mengingat keterbatasan vaksin baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved