Breaking News:

Berita Nasional

Buat Petisi Penolakan, Sejumlah Akademisi Mengaku Pengesahan UU Cipta Kerja buat Mereka Terkejut

Ratusan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia keberatan dengan pembentukan UU Cipta Kerja.

ADITYA PRADANA PUTRA
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya mereka menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undangan (RUU) Cipta Kerja karena dinilai lebih menguntungkan pengusaha, serta mengancam akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 atau saat sidang paripurna DPR membahas RUU Cipta Kerja. 

TRIBUNKALTENG.COM -  Ratusan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia keberatan dengan pembentukan UU Cipta Kerja

Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti mengatakan  pengesahan UU Cipta Kerja sungguh mengejutkan ratusan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia.

Hal itu dikarenakan pengesahannya dilakukan dengan cepat dan pada malam hari.

Pernyataan ini disampaikan Susi saat membacakan petisi yang ditandatangani ratusan kalangan akademisi yang datang dari 67 universitas di acara webinar "Para Guru Besar, Dekan, dan 200-an Dosen dari 67 Perguruan Tinggi Se-Indonesia Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja", Rabu (7/10/2020).

"Ini merupakan petisi yang ditandatangani dari para akademisi di berbagai perguruan tinggi. Pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 di tengah malam hari, sungguh mengejutkan kita semua, pengesahannya juga terbilang cepat," ucap Susi.

UU Cipta Kerja Mungkinkan WNA Punya Sertifikat Hak Milik Atas Apartemen

Ini Perhitungan Pesangon PHK Jadi Hanya 25 Kali Upah di UU Cipta Kerja

Kamis Besok, Jokowi akan Tinjau Pertanian dan Saluran Irigasi Food Estate Pulangpisau Kalteng

Susi mengatakan, sebuah pekerjaan politik yang dilakukan tengah malam, seringkali berdekatan dengan penyimpangan.

Dan biasanya pengesahan di tengah malam akan menjungkirbalikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah, terhadap pembentukan peraturan atau undang-undang (UU).

Biasanya, bilang Susi, DPR dan pemerintah sangat lamban dalam membuat UU. Bahkan UU yang memang jelas dibutuhkan oleh rakyat, pembahasannya sering ditunda oleh DPR.

"Kenapa undang-undang cipta kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat," cetus Susi.

Susi juga menyebutkan, banyak telaah ilmiah yang mengkritik UU Cipta Kerja, tapi mereka yang membuatnya tidak merespon. Bahkan mereka yang membuatnya kebanyakan menutup diri.

Halaman
123
Editor: Rahmadhani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved