TRIBUNKALTENG.COM - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026. Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo bereaksi, berikut sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal ini diungkapkan sejumlah Gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam APPSI saat melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda Kemenekeu, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Wagub Kalteng Edy Pratowo Sebut Kebijakan DBH Perlu Dievaluasi Usai Rakor Bersama Kemenkeu

Sementara pemda lainnya di level provinsi mendapatkan pemotongan sekitar 2-30 persen. Namun ada juga pemerintah kabupaten yang terkena pemangkasan sekitar 60-70 persen dari TKD 2025.

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami penurunan drastis dalam kondisi keuangan akibat kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 

Dampak dari kebijakan ini membuat kondisi keuangan daerah Kalteng terguncang, sehingga Pemprov Kalteng merasa perlu untuk menghadap pemerintah pusat guna menyampaikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. 

Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, baru saja menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa (7/10/2025). 

Dari rapat tersebut, Edy menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mewujudkan keadilan fiskal yang merata di seluruh Indonesia. 

“Pemerintah daerah memahami tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Evaluasi terhadap mekanisme transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil diperlukan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan fiskal di seluruh wilayah,” ujar Edy melalui keterangan tertulisnya kepada awak media. 

Edy menjelaskan bahwa tren penurunan transfer dana dari pemerintah pusat dirasakan oleh berbagai provinsi, termasuk di wilayah Kalimantan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, Kalteng mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur mencapai 73 persen.

 “Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun demikian, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional memerlukan ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” tuturnya. 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal terkait menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi dana transfer daerah adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

 Menanggapi hal tersebut, Edy Pratowo menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dana daerah pada triwulan pertama tahun 2026.
 
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan adanya dana yang tertahan di pusat. Pada prinsipnya, aliran dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah. Kami sejalan dengan pandangan tersebut,” tegasnya. 

Edy menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung kebijakan fiskal nasional, namun berharap hasil evaluasi mendatang dapat mempertimbangkan kondisi faktual di daerah.

 “Kami berharap sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah dapat semakin diperkuat agar pembangunan berjalan lebih efektif dan merata. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, kami yakin akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan,” ujarnya.

Menkeu Purbaya menyatakan penolakan dari banyak pihak tentu adalah hal yang wajar.