Dari pos ini, total yang dikantongi anggota DPR mencapai Rp 57.433.000.

Jika digabung, jumlah bruto yang diterima anggota DPR mencapai Rp 74.210.680 per bulan.

Setelah dipotong pajak penghasilan 15 persen sebesar Rp 8.614.950, penghasilan bersih yang dibawa pulang setiap bulan mencapai Rp 65.595.730.

Sebelumnya, ada tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan serta fasilitas perjalanan luar negeri yang kini resmi dihentikan.

"DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi," ucap Dasco.

Non Aktif

Sebagai informasi, lima anggota DPR dari berbagai fraksi dinonaktifkan partai asal mereka lantaran membuat pernyataan ataupun tindakan yang menuai kontroversi.

Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

"Terhitung sejak 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekjen Nasdem Hermawi Taslim.

Sahroni dinonaktifkan karena pernyataan kontroversialnya saat menyebut usulan pembubaran DPR sebagai 'pendapat orang tolol' serta mendukung penangkapan anak-anak yang ikut demonstrasi.

Sedangkan Nafa Urbach menjadi sorotan karena membela kenaikan tunjangan DPR dengan alasan macet dalam perjalanan dari rumahnya di Bintaro ke Senayan.

Sementara itu, Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan oleh PAN setelah aksinya berjoget seusai Sidang Tahunan MPR 2025 menimbulkan gelombang kritik publik.

Ketika masyarakat tengah mengkritik tindakan itu, Eko Patrio justru mengunggah video memparodikan aksi sound horeg.

Sedangkan Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan menuai polemik.

"ewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji.

Aksi Pelajar