2 Anak di Kotim Diduga Terpapar Radikalisme, DPRD Ingatkan Bahaya Ruang Digital Tanpa Pengawasan

Ringkasan Berita:

•  Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto menegaskan agar pengawasan ruang digital terhadap anak-anak dapat dilakukan intens. 
• Buntut adanya anak di Kotim yang terindikasi terpapar ekstremisme yang bisa berujung pada paham radikalisme.
• Penggunaan gadget pun juga kepada anak-anak dilakukan pengawasan yang rutin dilakukan orangtua.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Penggunaan gawai secara masif di kalangan anak-anak kembali menjadi sorotan. Di tengah kemajuan teknologi, ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan pendidikan.

Namun juga berpotensi menjadi pintu masuk konten berbahaya apabila luput dari pengawasan.

Perhatian tersebut menguat setelah terungkapnya kasus dua anak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diduga terpapar paham radikalisme usai bermain gim daring Roblox. 

Kedua anak tersebut dilaporkan sempat dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan diperkenalkan pada ajaran kekerasan, kebencian terhadap pihak lain, hingga tindakan ekstrem.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto menilai, pencegahan dampak negatif digitalisasi tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan berbagai unsur secara terpadu.

“Penanganan masalah seperti ini tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan literasi digital, pendekatan psikologis kepada anak, serta peran aktif pemerintah,” ujar Dadang, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, keluarga dan sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam membentengi anak dari pengaruh menyimpang di dunia maya. 

Pengawasan dan komunikasi baik dinilai mampu mencegah anak terjerumus ke dalam konten berisiko.

Dadang juga menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat personal, agar anak merasa dilindungi dan dipahami, bukan sekadar diawasi.

“Anak perlu didampingi. Ketika mereka nyaman berdialog dengan orang tua dan guru, potensi terpapar paham menyimpang bisa ditekan,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah maupun lembaga vertikal memiliki peran yang saling melengkapi dalam perlindungan anak. 

Di kepolisian terdapat unit khusus perlindungan anak, sementara di tingkat daerah ada DP3AP2KB berfokus pada isu serupa.

“Semua unsur harus berjalan bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi,” tegasnya.

Terkait rencana penyusunan peraturan bupati (perbup) mengatur penggunaan ruang digital bagi anak, Dadang menyatakan DPRD Kotim pada prinsipnya mendukung langkah tersebut.

Namun ia mengingatkan, kebijakan tersebut perlu dirancang secara proporsional agar tidak menghambat pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan.