Bupati Kobar Pimpin Apel Siaga dan Ajak Warga Dukung Sensus Ekonomi 2026

“Data ini menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional, termasuk memberikan gambaran utuh terkait struktur dan karakteristik ekonomi daerah,” ujarnya.

Tony mengungkapkan, saat ini BPS Kobar tengah menyiapkan ratusan petugas lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus.

“Untuk Petugas Pencacah Lapangan (PPL) diperlukan sebanyak 212 orang dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) sebanyak 29 orang. Jadi total ada 241 petugas yang sedang disiapkan,” katanya.

Ia menambahkan, sebagian petugas berasal dari basis data rekrutmen sebelumnya yang kembali diteliti kesiapan dan kemampuan menyesuaikan beban kerja di lapangan.

Sementara kekurangan petugas masih dilakukan proses rekrutmen dengan batas akhir pendaftaran hingga 13 Mei 2026.

Menurutnya, pelaksanaan pendataan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar dua setengah bulan.

“Menyesuaikan kondisi wilayah. Untuk daerah yang tidak terlalu luas dan padat penduduk kemungkinan bisa selesai dalam satu hingga dua bulan,” jelasnya.

Selain itu, Badan Pusat Statistik Kobar juga mulai menggencarkan sosialisasi sejak Mei 2026 hingga ke tingkat desa dengan dukungan penuh dari Pemkab Kobar dan DPRD Kobar.

Tony menyebutkan, untuk pendataan usaha besar dan menengah akan dilakukan secara mandiri atau blasting, dengan pendampingan langsung dari petugas BPS.

“Pelaksanaan pengisian bersama sedang dimatangkan dan direncanakan sekitar minggu terakhir bulan Mei,” ungkapnya.

Dalam target sementara, BPS Kobar mencatat sasaran pendataan meliputi sekitar 139 usaha besar, 550 usaha menengah dan sebanyak 36.645 usaha mikro kecil (UMK).

Namun demikian, angka tersebut masih dapat berubah sesuai hasil temuan di lapangan saat sensus berlangsung.

Tony juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Sebab seluruh petugas diwajibkan menggunakan rompi, name tag dan membawa surat tugas resmi saat melakukan pendataan.

“Petugas dipastikan bisa turun hingga ke desa-desa dan kami memastikan data yang dihadirkan valid,” tegasnya.

Ia mengakui, salah satu kendala di lapangan biasanya berasal dari kekhawatiran pelaku usaha atau masyarakat dalam memberikan data usaha mereka.

Padahal, lanjut Tony, kerahasiaan data responden dijamin undang-undang.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kerahasiaan data terjaga. Kami tidak memberikan data yang sifatnya mikro, yang disajikan adalah data makro atau agregat,” tandasnya.