Masih Ada Kekurangan dalam Program, Ini Kritikan dan Masukan Mahasiswa bagi Gubernur Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengundang Mahasiswa untuk berdialog, membahas program yang dilaksanakan selama lebih kurang 100 hari menjabat.

Dialog itu berlangsung setelah kegiatan nonton bareng Timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa (10/6/2025) malam.

Dalam dialog tersebut, Agustiar menyampaikan apa saja yang telah dia lakukannya beberapa minggu terakhir.

Menanggapi hal itu, Ketua BEM Universitas Palangka Raya, David Benedictus Situmorang mengungkapkan, pada kesempatan dialog itu, ia dan mahasiswa lainnya menyampaikan kritikan saran serta masukan kepada Gubernur dan Wagub Kalteng.

David mengatakan, Gubernur dan Wagub Kalteng, Agustiar Sabran-Edy Pratowo mengunjungi sejumlah SMA. Namun, ia belum melihat kunjungan ke perguruan tinggi atau kampus-kampus di Kalteng.

"Seharusnya Gubernur dapat sekaligus melakukan kunjungan untuk meninjau bagaimana kondisi dan fasilitas kampus yang ada di kabupaten/kota," ucap David.

Menurutnya, pendidikan tinggi juga perlu menjadi perhatian Pemprov Kalteng, untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.

David juga menyoroti satu di antara program Agustiar-Edy, yakni 1 keluarga 1 sarjana.

Dia menyebut, Pemprov Kalteng perlu betul-betul membuat formulasi yang tepat dalam program tersebut, sehingga tidak terjadi lagi program yang tidak tepat sasaran.

"Seperti program beasiswa sebelumnya yang menurut kami masih terdapat penerima tidak tepat sasaran," ungkapnya.

David menambahkan, pihaknya juga menyarankan agar Gubernur Kalteng tidak hanya memberi beasiswa S1, tapi juga beasiswa S2 sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada anak-anak muda yang diharapkan nanti akan memimpin Kalteng.

Baca juga: Warning Gubernur Kalteng pada Kepala Sekolah yang Tahan Ijazah Siswa, Siapkan Sanksi

Baca juga: Sidak ke Samsat, Gubernur Kalteng Soroti Pelayanan dan Minimnya Sosialisasi Pemutihan Pajak

Tak hanya itu, David juga meminta agar Gubernur tidak hanya menyuarakan tentang mengangkat harkat martabat masyarakat dayak, tapi juga perlu membuat aturan mengenai keberadaan hutan adat dan masyarakat adat dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Daerah.

"Sehingga ketika ada permasalah agraria agar masyarakat memiliki payung hukum," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, mengakui untuk merealisasikan visi dan misi serta tuntutan masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Perlu kerja sama, perlu kolaborasi tanpa itu tidak akan bisa," ujarnya.