Bupati Halikinnor Bakal Tarik Ekskavator Mangkrak di Tiap Kecamatan di Kotim Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor angkat bicara, terkait baru-baru ini soal isu alat berat yang menghabiskan anggaran tentunya tidak sedikit, namun tak terpakai menjadi perbincangan hangat. 

Padahal, alat berat yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada tiap kecamatan itu justru tidak terpakai bahkan ada yang mengalami kerusakan. 

Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, bahwa ekskavator yang tidak digunakan secara maksimal akan ditarik. 

Dirinya menilai, alat berat yang telah disediakan pemerintah seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. 

"Untuk alat berat ini akan segera dievaluasi. Kami ingin keberadaan ekskavator benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Halikinnor, Rabu (14/5/2025) kemarin. 

Untuk diketahui, Pemkab Kotim telah mengadakan ekskavator untuk setiap kecamatan. 

Pengelolaannya berada di masing-masing Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim. 

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keluhan dari masyarakat bahwa pemanfaatan alat berat tersebut terkesan tidak merata. 

Bahkan, muncul dugaan adanya monopoli penggunaan oleh kelompok tertentu, hingga menyebabkan kondisi ekskavator menjadi tidak terawat. 

Bupati membantah jika program pengadaan alat berat ini dianggap gagal. 

Dia menjelaskan bahwa awalnya alat berat hanya diprioritaskan di beberapa kecamatan. 

Namun karena adanya tuntutan pemerataan, maka pengadaan ekskavator diperluas ke seluruh wilayah. 

"Setelah dievaluasi, seperti di Pulau Hanaut misalnya, pemanfaatannya tidak maksimal karena biaya mobilisasi tidak tersedia dalam anggaran, ujarnya. 

Dari kejadian tersebut, Halikinnor menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh, dan tidak segan menarik ekskavator dari kecamatan yang tidak mampu memanfaatkannya secara optimal. 

Kendati demikian, Halikinnor juga menyebut bahwa secara umum program ini telah berjalan dengan baik, terbukti dari pembangunan irigasi bagi petani yang kini sudah terealisasi. 

"Ke depan, semua ekskavator di tiap kecamatan akan kami evaluasi," tambahnya. 

"Sementara ini yang tidak maksimal itu di Pulau Hanaut. Kalau yang lain ada yang rusak, nanti tetap kami evaluasi. Jika masih diperlukan, tentu akan kami tindak lanjuti. Dinas PUPR maupun Dinas Lingkungan Hidup juga masih memerlukan alat berat ini,” tutup Halikinnor. (*)