Pengamat UMPR Sebut Politik Uang bisa Menggerus Kepercayaan Publik Terhadap PSU Barito Utara

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Operasi tangkap tangan (OTT) dugaan politik uang yang terjadi di Kabupaten Barito Utara jelang pemungutan suara ulang (PS) menjadi perhatian serius. 

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), Sadar  menilai bahwa situasi ini merupakan bagian dari dinamika politik dan demokrasi. 
 
Ia menyebut, aksi massa yang menuntut diskualifikasi pasangan calon tertentu adalah bentuk ekspresi kebebasan dalam berdemokrasi.

“Partisipasi masyarakat dalam politik sangat baik bagi kehidupan demokrasi. Namun, jika tidak diatur dengan baik, dinamika ini juga dapat memicu konflik dan ketidakstabilan politik,” ujarnya, kepada TribunKalteng.com, Rabu (19/3/2025). 

Terkait dugaan politik uang, Sadar menegaskan bahwa hal ini dapat berdampak besar terhadap legitimasi PSU dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. 

“Jika dugaan ini terbukti, maka dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu,” katanya.  

Menurutnya, politik uang merupakan patologi demokrasi yang dapat merusak keabsahan hasil pemilihan, terutama dalam PSU. 

Sadar juga menanggapi desakan massa agar PSU ditunda hingga ada kepastian hukum atas dugaan politik uang. 

Ia menjelaskan, bahwa penetapan jadwal PSU tidak mudah diubah tanpa alasan mendesak, seperti bencana alam atau keadaan luar biasa lainnya. 

Baca juga: Breaking News - Massa Aksi di KPU Kalteng, Tuntut Diskualifikasi Paslon terkait Politik Uang

Baca juga: Gerebek Rumah Pelaku Dugaan Politik Uang, KPU Barito Utara Sebut Persiapan PSU Tetap Berjalan

“Sulit bagi PSU untuk diundur meskipun ada tekanan dari masyarakat. Yang lebih penting adalah memastikan PSU berjalan dengan lancar dan damai,” jelasnya. 

Ia menambahkan, jika tujuan aksi massa adalah untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, maka sebaiknya mereka tetap mengawal prosesnya dengan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. 

 “Saya rasa itu lebih berdampak positif dalam menciptakan pemilihan kepala daerah yang berkualitas,” tutupnya.