Aksi Dugaan Politik Uang di Barito Utara
Hanya 7 Orang Diperbolehkan Audiensi Tertutup dengan KPU Kalteng, Harap Massa Bisa Lebih Banyak Ikut
Massa dari Generasi Muda Pro Demokrasi mendapat kuota tujuh orang untuk menghadiri audiensi tertutup dengan KPU Kalteng terkait aksi di depan kantor
Penulis: Arai Nisari | Editor: Sri Mariati
TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Massa aksi Generasi Muda Pro Demokrasi mendapat kuota tujuh orang untuk menghadiri audiensi tertutup dengan KPU Kalimantan Tengah pada Kamis (20/3/2025).
Koordinator aksi, Hefi, mengatakan kuota tersebut diberikan langsung oleh KPU Kalteng saat aksi berlangsung.
"Iya, kuotanya tujuh orang dari KPU," ujar Hefi, Rabu (19/3/2025).
Meski begitu, ia tetap berharap lebih banyak massa bisa hadir untuk mengawal audiensi.
"Kami ingin adanya massa juga datang langsung ke sini, biar seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Barito Utara, mengetahui dan mendengar secara langsung apa keputusan dari KPU," katanya.
Audiensi ini dipastikan akan dihadiri oleh Ketua KPU Kalteng, namun kehadiran perwakilan Bawaslu Kalteng masih belum dapat dipastikan.
Baca juga: Pengamat UMPR Sebut Politik Uang bisa Menggerus Kepercayaan Publik Terhadap PSU Barito Utara
Baca juga: Breaking News - Massa Aksi di KPU Kalteng, Tuntut Diskualifikasi Paslon terkait Politik Uang
KPU menyatakan akan menyampaikan rencana audiensi kepada Bawaslu meskipun belum ada kepastian apakah mereka akan hadir.
Massa menuntut ketegasan terhadap pasangan calon yang telah melakukan politik uang dalam PSU Barito Utara.
Mereka berencana terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan yang dianggap adil dan transparan dari pihak penyelenggara pemilu.
Pemungutan Suara Ulang di Barito Utara Rentan Kecurangan dan Berpotensi Adanya Ketegangan Politik |
![]() |
---|
BESOK Pemungutan Suara Ulang di Barito Utara Digelar, KPU Distribusi Logisik Dini Hari ke 2 TPS |
![]() |
---|
Bawaslu Barito Utara Perketat Pengawasan jelang PSU, Kasus Dugaan Politik Uang Masih Diproses |
![]() |
---|
Ketua KPU Kalteng Sastriadi: Penundaan PSU di Barito Utara Bukan Kewenangan Kami |
![]() |
---|
Aliansi Pro Demokrasi Kalteng Desak Bawaslu Percepat Proses Dugaan Politik Uang di Barito Utara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.