Efisiensi Anggaran Pokir DPRD Kotim Akan Berpengaruh Pada Usulan dan Aspirasi Masyarakat

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, SP Lumban Gaol sebut efisiensi anggaran tak seharusnya berdampak pada pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Harusnya efisiensi hanya diterapkan pada kegiatan yang tidak mendesak, pos pengeluaran tak mendesak, dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya saat dihubungi, pada Sabtu (8/3/2025).

Lumban Gaol mengatakan bahwa Pokir DPRD sangat penting untuk menyejahterakan masyarakat, karena tiap anggota harus menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya pada daerah pemilihan (Dapil).

Tak hanya itu, dirinya menjelaskan bahwa Pokir adalah buah dari diskusi dan aspirasi masyarakt yang sejalan dengan tujuan efisiensi.

“Pokir tentu sangat menyentuh masyarakat langsung, kita bisa menyalurkan dana aspirasi kepada UMKM, pedagang, dan kelompok tani untuk perputaran ekonimu yang tumbuh dan berkembang,” jelas Lumban Gaol.

Dirinya mengatakan, bahwa besaran Pokir DPRD Kotim per anggota sebesar Rp 2 miliar masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain.

Anggota DPRD Kotim tersebut mengatakan Pokir harusnya tak terdampak, karena berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kalau tiap anggota DPRD Kotim mendapat Rp 2 miliar, artinya total dari 40 anggota adalah Rp 80 miliar. 

“Menurut saya itu masih wajar untuk menjawab asas keadilan dalam oenyaluran aspirasi masyarakat Kotim,” terang Lumban Gaol.

Selain itu, efisiensi anggaran pun bertujuan utnuk mengurangi pengeluaran belanja daerah pada proyek yang tak menjadi prioritas.

Baca juga: Selesaikan Masalah Sampah, Ketua DPRD Kotim Minta DLH Kotim Gandeng Pihak Ketiga

Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran, Bupati Kotim Halikinnor Sebut Safari Ramadan 2025 Hanya Ada di 4 Kecamatan

Dirinya pun berharap tak ada pemangkasan anggaran pokir anggota DPRD Kotim, karena akan banyak aspirasi dan usulan masyarakat yang terpaksa dicoret.

“Kami sebagai wakil rakyat tentu bertugas memperjuangankan kepentingan masyarakat. Jika pemangkasan terjadi, maka akan berdampak negatif pula pada rakyat,” tutup SP Lumban Gaol.