Aksi Ricuh Aliansi Rakyat di DPRD Kalteng Protes Revisi UU Pilkada 2024, Minta Ketua DPRD Hadir

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan melakukan Aksi Unjuk Rasa di DPRD Kalteng untuk mengecam tindakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dinilai berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi dengan Revisi UU Pilkada.

Putusan MK yang dimaksud yakni putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang titik perhitungan batas usia minimum calon kepala daerah.

Sehari setelah MK membacakan putusan itu, Baleg DPR RI langsung menggelar rapat membahas RUU Pilkada.

Apa yang dilakukan Baleg DPR RI itu mendapat banyak kecaman dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia termasuk Aliansi Rakyat melawan di Palangkaraya.

Aksi itu sempat memanas karena massa ingin Ketua DPRD Kalteng hadir mendengar tuntutan mereka.

Baca juga: Ratusan Masa Aksi Aliansi Rakyat Melawan Gelar Aksi Demo, Ini Poin Tuntutan di Kantor DPRD Kalteng

Namun, hanya satu anggota DPRD Kalteng yang hadir menerima tuntutan dari Aliansi Rakyat Melawan yakni Wakil Ketua Komisi I, Kuwu Senilawati.

Akan tetapi, Kuwu juga tak langsung menemui massa aksi. 

Karena belum ada satu pun anggota DPRD Kalteng keluar dan massa aksi tak diperbolehkan masuk.

Sehingga massa aksi pun marah dan terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian.

Padahal perwakilan massa aksi diperbolehkan masuk, tapi mereka menolak karena ingin jika satu masuk maka semuanya harus masuk.

"Berapa kita ?," tanya seorang orator melalui pengeras suara. 

Lalu massa aksi menjawab dengan latang "satuuu !" sambil mengangkat dan mengepalkan tangan tanda perjuangan.

Mereka meminta kepada Ketua DPRD Kalteng untuk mendengar langsung tuntutan mereka, entah itu di dalam atau di halaman DPRD Kalteng.

Sayangnya, para wakil rakyat di Kalteng itu tak ada yang hadir. 

Massa aksi kemudian meluapkan kemarahannya dengan berteriak, membakar ban, dan memaksa masuk ke dalam.

Kuwu Senilawati sempat menemui massa aksi, itu pun tak langsung meredam kemarahan mereka. 

Massa aksi tak puas hanya dengan kehadiran Kuwu.

Massa aksi akan tetap kekeh ingin Ketua DPRD Kalteng yang menemui mereka bersama anggota lainnya, bukan hanya satu anggota dewan.

Setelah diteriaki oleh massa aksi dan ada yang melempar botol air minum dari plastik, Kuwu kembali masuk ke dalam.

Aksi saling dorong pun kembali terjadi sampai akhirnya, kepolisian membolehkan mereka masuk ke dalam Gedung DPRD Kalteng untuk menyampaikan tuntutannya meski yang menerima hanya satu dari 45 anggota dewan.

Kuwu menjelaskan alasan Ketua DPRD Kalteng tak hadir saat aksi berlangsung karena saat ini sedang berada di Jakarta.

"Sedangkan anggota yang lain sedang dalam perjalanan dinas, saya baru sampai Palangkaraya tadi malam pukul 02.00 WIB," kata Kuwu.

Menyikapi aksi dari mahasiswa dan masyarakat hari ini, Kuwu menyebut aksi serupa juga terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Kuwu menyebutkan bahwa putusan yang mendekati Pilkada 2024 serentak dan menurutnya itu meresahkan.

"Kami sebagai anggota DPR itu punya hak untuk menyampaikan pendapat," kata dia lagi.

Baca juga: Demo Kader Partai Gerindra Kalteng, Pengamat Politik Farid Zaky Sebut Politik Sangat Cair

Sementara itu, Koordinator Aksi sekaligus Presiden BEM Universitas Palangkaraya, David Benedictus Situmorang menjelaskan, aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk mendesak DPR RI agar mengikuti putusan MK.

Usai menyerahkan tuntutan Aliansi Rakyat Melawan kepada DPRD Kalteng, David berharap tuntutan itu bisa segera disampaikan ke pusat.

"Kami memberikan 1x24 jam kepada DPRD Kalteng untuk mengundang kami kembali dan mengonfirmasi bahwa aspirasi kita sudah diterima oleh DPR RI," ucap David.

(*)

Baca berita lainnya di: Google News.