Mahasiswa Universitas Palangkaraya Desak Copot Pejabat terkait Bobolnya Pusat Data Nasional

Sebastian meyakini bahwa serangan siber terhadap PDN, Kamis, 20 Juni 2024 lalu menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber negara.

Penulis: Herman Antoni Saputra | Editor: Haryanto
Sebastian Aditya untuk TribunKalteng.com
Menteri Koordinator Politik dan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya atau Menkopolhukam BEM Universitas Palangka Raya (UPR), Sebastian Aditya. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Bobolnya Pusat Data Nasional (PDN) juga mendapat sorotan Menteri Koordinator Politik dan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya atau Menkopolhukam BEM Universitas Palangka Raya (UPR), Sebastian Aditya.

Ia mendesak para pejabat dicopot jika tak mampu bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Lebih baik copot dan diganti oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas terkait teknologi dan kemananan siber," desaknya kepada TribunKalteng.com, Selasa (02/07/2024).

Baca juga: Berita Populer Kalteng, Waspada Konflik Jelang Pilkada 2024, Server PDN Buat Paspor Gangguan

Dari pengamatannya, upaya pembobolan data nasional bukan kali ini terjadi.

"Kejadian pembobolan PDN bukan hanya sekali terjadi, namun hal tersebut tidak juga membuat BSSN dan Kominfo memperbaiki kinerjanya," kesalnya.

Dirinya mengkhawatirkan data-data penduduk Indonesia tidak lagi memiliki kerahasiaan dan keamanan.

Sebastian meyakini bahwa serangan siber terhadap PDN, Kamis, 20 Juni 2024 lalu menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber negara.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran besar karena data sensitif milik pemerintah dan masyarakat bisa jatuh ke tangan yang salah.

Ia juga menilai kejadian ini menunjukkan investasi besar dalam keamanan siber tidak efektif jika tidak disertai dengan manajemen yang kompeten dan respons cepat terhadap ancaman.

“Pemerintah harus segera memperbaiki sistem ini dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang," tegasnya.

Sebastian mendesak kejadian ini tidak terulang lagi.

Ia mendesak pemerintah betul-betul menjaga keamanan data nasional, terutama data penduduk.

"Kami berharap pemerintah betul-betul menjaga keamanan data kita, jangan sampai terulang Kembali di kemudian hari. Pemerintah harus bertindak dan jangan hanya memberikan klarifikasi yang malah semakin membuat masyarakat geram," tutup Sebastian Aditya.

 

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved