Rencana Pengembangan Padi Sawah di Kalteng, Akademisi Hukum UPR Sebut Wajib Perhatikan AMDAL

Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa pertumbuhan perkebunan swasta bisa meningkat seiring dengan masuknya investor asing ke Indonesia, terutama karena batasan kepemilikan saham asing yang mencapai 95 persen.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kepastian untuk menjawab kekhawatiran tersebut.

"Peran pemerintah di sini lebih sebagai pendorong, fasilitator, pengkoordinasi, dan pengusaha dalam proses pembangunan," tambah Asfia.

Bentuk investasi ini tidak pertama kali, fakta sosiologis juga menjelaskan bagaimana kerjasama Indonesia dan Tiongkok telah ada sejak tahun 2004 di masa Pemerintahan SBY.

"Jadi, seperti yang disampaikan Bapak Agustin Teras Narang, daripada berdiam diri tidak melakukan apa-apa, langkah ini menjadi upaya untuk mengembangkan pertanian bangsa kita," pungkas Asfia. (*)