Berita Palangkaraya

Akademisi Fisip UPR Suprayitno: Praktik Kampanye Hitam dan Politik Uang Bentuk Mencederai Demokrasi

Praktik kampanye hitam dan politik uang berpotensi kerap muncul pada saat pesta demokrasi yang berpotensi menceredrai tatanan demokrasi

Penulis: Herman Antoni Saputra | Editor: Sri Mariati
ISTIMEWA
Akademisi UPR dan Pengamat Kebijakan Publik Suprayitno. 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA – Praktik kampanye hitam dan politik uang berpotensi kerap muncul pada saat pesta demokrasi. Yang sangat berpengaruh terhadap proses tatanan demokrasi di negara ini.

Model kampanye hitam dan ataupun politik uang itu merupakan bentuk dari menciderai makna demokrasi itu sendiri.

Hal itu disampaikan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Palangka Raya (UPR) sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Suprayitno[A1] .

"Pemerintah, dalam hal ini Bawaslu memiliki peran penting untuk mencegah dan mengawasi berbagai pelanggaran dalam proses demokrasi yang sedang berjalan khususnya menjelang pileg dan pilpres 2024 nanti," kata Suprayitno kepada Tribunkalteng.com, Kamis (21/12/2023).

Baca juga: Praktisi Hukum Aprianto Debon Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam pada Pemilu 2024

Baca juga: Kuliah Pinggiran FUAD IAIN Palangkaraya, KPU Palangkaraya Ajak Tak Golput dan Tolak Politik Uang

Artinya bahwa perlu adanya kinerja yang optimal dari Bawaslu, karna terkait kepemiluan, yang memiliki tupoksi pengawasan dan penindakan adalah Bawaslu.

Harapannya, masyarakat tetap kondusif, rukun dan damai dalam menyambut tahun politik 2024.

"Jangan ada lagi perpecahan dan juga perselisihan karena pilihan politik yang berbeda," kata Suprayitno.

Suprayitno beranggapan, bagaimapun proses demokrasi ini harus dijunjung oleh semua lapisan masyarakat dalam implementasinya

Pendewasaan dalam demokrasi bisa terus dilakukan oleh segenap anak bangsa, sehingga perbedaan pilihan tidak menyebabkan sentimen pada arah polarisasi.

Baca juga: Pengamat Politik Kalteng Sebut, Politik Uang Dalam Pemilu Berbahaya Bagi Kehidupan Demokrasi

Baca juga: Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024, Terlibat Politik Praktis Personel Polda Kalteng Terancam Sanksi

Kemudian para pelaku politik tidak terjebak dalam pragmatisme untuk mendapat kekuasaan, agar bobot demokrasi itu mengalami perbaikan.

"Saya Berharap seluruh elemen bersama-sama menjaga agar kondusifitas di dunia maya dan nyata bisa terjaga," pungkas Suprayitno. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved