Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024, Terlibat Politik Praktis Personel Polda Kalteng Terancam Sanksi

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Personel Polda Kalteng diingatkan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Polda Kalteng tak segan menindak tegas personelnya yang terlibat dalam politik praktis menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Hal tersebut diberlakukan terutama pada seluruh personel Polda Kalteng, Polres jajaran, hingga Polsek yang ada di Kalimantan Tengah.

Polda Kalteng terus berkomitmen menjaga netralitasnya menjelang pesta demokrasi pada Pemilu 2024.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Avianto melalui Kabid Humas, Kombes Pol Erlan Munaji.

Baca juga: NEWS VIDEO, Kabid Humas Tegaskan Mutasi Kapolda Kalteng Tak Terkait Kasus di Desa Bangkal Seruyan

Baca juga: Info Loker di PT KAI atau Kereta Api Indonesia Lowongan Kerja untuk Lulusan D3, D4, S1, dan S2

Baca juga: Penderita ISPA di Palangkaraya Tercatat Mencapai 16.898 Jiwa, Dinkes Minta Masyarakat Tetap Waspada 

“Seluruh personel Polda Kalteng wajib netral menjelang dan saat mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024,” tegasnya, Selasa (17/10/2023).

Dirinya pun memjelaskan bahwa personel yang kedapatan dan terbukti terlibat dalam politik praktis akan dikenakan hukuman atau sanksi.

“Kita memberikan tiga hukuman bagi personel yang terlibat yakni hukuman disiplin, kode etik, dan pidana,” ungkap Kombes Pol Erlan.

Dirinya mengatakan terus melakukan monitoring secara berkala terkait keterlibatan personel Polda Kalteng dalam politik.

“Berdasarkan hasil monitoring, hingga saat ini tidak ditemukan adanya anggota Polda Kalteng dan jajaran yang terlibat politik praktis,” ungkap Kabid Humas.

Pasalnya, netralitas Polri dalam Pemilu 2024 merupakan perintah dari pimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Personel terus diingatkan dan menguatkan agar tetap bersikap netral dalam melakukan upaya pengamanan Pemilu mendatang.

Dirinya pun meminta masyarakat untuk turut membantu melaporkan jika ada personel polisi yang terlibat dalam politik praktis.

“Jika masyarakat mendapati anggota Polri terlibat dalam politik praktis dan disertai dengan bukti, segera laporkan hal tersebut ke Bidang Humas Polda Kalteng atau bisa melalui media sosial,” tutup Kombes Pol Erlan Munaji. (*)