Begini Sikap Kemendagri Soal Penolakan Pj Bupati Kobar dan Barsel, Tetap Dilantik Minggu Ini?

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menunda pelantikan PJ Bupati Kobar (Kotawaringin Barat) dan Pj Bupati Barsel (Barito Selatan) karena adanya protes dari beberapa kelompok masyarakat.

Penolakan itu muncul karena massa menilai sosok yang ditunjuk Mendagri sebagai Pj Bupati Kobar dan Pj Bupati Barsel bukanlah putra daerah Kalteng.

Menanggapi itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya mengaku dapat memahami penolakan yang satu di antaranya digaungkan oleh Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D).

Baca juga: Massa Tolak Pelantikan Pj Bupati Barsel dan Kobar, Katma F Dirun: Sampaikan Aspirasi ke Kemendagri

Baca juga: Aksi Tolak Pj Bupati Barsel dan Kobar Usulan Kemendagri, Dilakukan Usai Upacara HUT ke 66 Kalteng

Baca juga: Pelantikan Pj Bupati Kobar dan Barsel Ditunda, Ditolak Massa Karena Bukan Putra Daerah Kalteng

Mehendra mengaku dirinya sudah memiliki banyak pengalaman bertugas di beberapa daerah sehingga dapat memahami karakteristik dan keberagaman masing-masing daerah.

“Saya memahami aspirasi yang berkembang di Kalteng, untuk itu saya datang selaku perwakilan Kemedagri untuk berdiskusi dan mendengar langsung aspirasi tersebut," kata Mahendra dalam keterangan tertulisnya melalui rilis Pemprov Kalteng, Selasa (23/5/2023) malam. 

Dia mengaku akan menampung dan menyampaikan aspirai penolakan itu kepada Mendagri.

"Segera kami sampaikan dan komunikasikan aspirasi yang berkembang dengan Bapak Menteri, dengan harapan ditemukan jalan terbaik terhadap permasalahan ini,” ungkapnya. 

Tetap akan dilantik

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan pelantikan Pj Bupati Kobar dan Pj Bupati Barsel tetap akan dilakukan meski waktunya belum bisa dipastikan.

Pelantikan itu bisa saja dilakukan pekan ini, kemungkinan Rabu hari ini atau Kamis besok.

Dikatakan Edy Pratowo, pelantikan dilakukan karena secara legalitas, PJ Bupati yang ditunjuk Kemendagri sudah memiliki surat keputusan. "Ibarat menikah itu sudah ada surat menikah, tinggal resepsinya saja,” katanya kepada pers, Selasa (23/5/2023).

Mengenai penundaan pelantikan yang seharusnya dilakukan pada Senin (22/5/2023) kemarin, Edy Pratowo mengatakan Gubernur Kalteng tengah menerima masukan dari tokoh masyarakat dan Forkopimda tentang situasi dan kondisi di Kalteng terkait masalah tersebut.

Sesuai keputusan Mendagri, Pj Bupati Kobar Anang Dirjo rencananya digantikan oleh Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Keuangan Kemendagri, Budi Santosa.

Sementara Pj Bupati Barsel Lisda Arriyana akan digantikan oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Deddy Winarwan.

Namun, massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) menggelar aksi dan menolak pelantikan mereka.