Aksi Tolak Pj Bupati Barsel dan Kobar Usulan Kemendagri, Dilakukan Usai Upacara HUT ke 66 Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Aksi massa dari MP3D dilakukan usai Upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke 66 Kalimatan Tengah di Kantor Gubenrur Kalteng di Jalan G Obos Palangkaraya.

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Masyarakat Pemimpin Putra Putri Daerah (MP3D) lakukan aksi damai tolak pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan dan Kotawaringin Barat.

Lokasi aksi  di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan G Obos, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada Selasa (23/5/2023).

Terlihat puluhan massa aksi damai, menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap pelantikan Pj Bupati Barsel dan Pj Bupati Kobar usai dilaksanakannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca juga: Peringati HUT ke-66 Kalteng di Sampit, Bupati Kotim H Halikinnor Doakan Semakin Maju dan Berjaya

Baca juga: Massa Tolak Pelantikan Pj Bupati Barsel dan Kobar, Katma F Dirun: Sampaikan Aspirasi ke Kemendagri

Baca juga: Sehari Hilang Tenggelam di Sungai Melawi, Jenazah Bayi dan Ibunya Ditemukan di Rumah Lanting

Koordinator Lapangan MP3D Ingkit BS Djaper mengatakan ada dua tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalteng Sugianto Sabran.

Adapun inti dari tuntutan tersebut ialah penolakan atas pelantikan Pj Bupati Barsel dan Bupati Kobar yang ditunjuk oleh Kemendagri.

Tuntutan pertama, menolak Pj Bupati Barsel dan Pj Bupati Kobar yang merupakan hasil penunjukkan Kemendagri dengan gaya droping.

Tuntutan kedua, untuk penetapan Penjabat Bupati maupun Wali Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang akan datang, pihaknya meminta kepada Kemendagri agar mengakomodasi usulan calon dari daerah

“Hal tersebut tentunya mencederai marwah dari otonomi daerah itu kami melihat bahwa Kemendagri tidak menghargai dan memosisikan kami dengan tepat,” ungkap Ingkit.

Ia mengatakan putra dan putri daerah Kalimantan Tengah, berhak untuk memimpin pada daerahnya sendiri.

Selain itu, ada hal yang terlihat janggal dan tidak beres, karena adanya penempatan orang luar pulau Kalimantan Tengah memimpin daerah tersebut.

“Masih banyak orang berkualitas dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, jadi berikan kesempatan tersebut pada putra dan putri daerah untuk memimpin daerah kami sendiri,” jelas Korlap MP3D.

Ingkit mengatakan seperti ada suatu hal yang aneh dan kemungkinan akan terjadi pada seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah.

“Kita takutnya hal tersebut kembali lagi gaya droping pejabat pusat ke daerah seperti gaya pada zaman orde baru,” tuturnya.

Massa aksi pun menyerahkan berkas tuntutan tersebut kepada perwakilan Gubernur Kalimantan Tengah agar segera ditindaklanjuti.