Pernyataan Menkeu Sebut Dunia Dalam Krisis Dikritik Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo

"Saya tidak tahu, motif pejabat negara termasuk Menteri Keuangan yang memberikan keterangan yang keliru tentang kekhawatiran ekonomi dunia akan terpuruk di tahun 2023 dan menuju krisis yang disampaikan kepada rakyat melalui media massa. Jangan jangan hanya di Indonesia saja yang mengalami krisis ekonomi akibat salah kebijakan," kata BHS.

Untuk membuktikan ekonomi dunia saat ini masih sangat baik, BHS menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Inggris, Jepang dan Malaysia yang pernah diisukan oleh beberapa pejabat negara mengalami kebangkrutan, tetapi ternyata ekonomi mereka masih sangat baik, daya beli masyarakat juga masih sangat tinggi.

"Saya juga hadir di  Vietnam, Filipina dan China, mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa negara memang mengalami kesulitan energi karena terputusnya suplai gas dari Ukraina akibat perang, seperti halnya Jerman, Inggris, Jepang dan beberapa negara Eropa. Tetapi mereka berupaya menghidupkan kembali tambang batubara untuk digunakan sebagai energi di negaranya dan bahkan beberapa negara menghidupkan kembali reaktor nuklirnya seperti Jerman dan Jepang agar harga energi listrik menjadi murah kembali," lanjut BHS.

Jadi tidak benar, di negara seluruh dunia terjadi krisis ekonomi dan krisis pangan pada 2022 dan 2023, bahkan negara negara di dunia tersebut mempunyai target peningkatan produksi pangan terutama China, Vietnam, India dan negara negara lainnya. 

"Memang ada negara yang saat ini masyarakatnya mengalami kelaparan tetapi bukan akibat negaranya krisis pangan, yaitu ada 6 negara dari 195 negara di dunia (data dari World Food Propgram's Hunger Jotspots Report) Afghanistan, Ethiopia, Nigeria , South Sudan, Siria dan Yaman. Jadi tidak benar adanya penyataan dari pejabat negara yang mengatakan 345 juta orang dari 82 negara yang sedang menderita kekurangan pangan akut. Bisa dibuktikan bahwa dunia tidak mengalami krisis ekonomi dan krisis pangan di tahun 2022 dan bahkan mempunyai target peningkatan ekonomi dan pangan di tahun 2023," kata BHS.

Menurut dia, seyogyanya pejabat negara tidak menakut nakuti masyarakat termasuk pelaku usaha, karena dengan pernyataan tersebut bisa mengakibatkan stagnasi atau pelambatan ekonomi akibat pelaku usaha enggan berinvestasi, serta masyarakat akan berusaha untuk menyimpan uangnya dan tidak membelanjakannya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun tajam.

"Sebaiknya apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk masyarakat ramai ramai berbelanja, nonton konser dan berwisata itulah yang harus diterapkan agar ekonomi kita menjadi semakin baik," tegas BHS. (aol)