Tekan Angka Inflasi di Sampit, Pengendalian Inflasi Pangan Setiap Kecamatan Kotim dioptimalkan

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT -Pemerintah Kotim Tekan Angka Inflasi di Sampit, dilakukan dengan Pengendalian Inflasi Pangan di Setiap Kecamatan Kotim lebih dioptimalkan.

Pengendalian inflasi daerah tengah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini.

Berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan mengoptimalkan potensi di setiap kecamatan untuk menekan inflasi bahan pangan, baik itu dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan.

Terkait hal ini, Bupati Kotim H Halikinnor SH MM, sesuai pernyataannya sebelumnya mengumpulkan seluruh Camat, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada rapat koordinasi penyiapan lahan penyangga pangan di Kotim. Pertemuan ini dilaksanakan di aula rumah jabatan bupati Kotim, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Jalan Tanah Mas Kotim Ditingkatkan, Bupati H Halikinnor Pimpin Peletakan Batu Pertama Pembangunanya

Baca juga: Longsor di Lokasi Tambang Sungai Durian Kotabaru, 15 Penambang Dikabarkan Tertimbun 6 Meninggal

Baca juga: Data Hot Spot Kotim, Kepala Pelaksana BPBD Sebut Januari Hingga September 2022 Lebih dari 70

“Kita harus lebih maksimal dalam upaya pengendalian inflasi, lakukan langkah-langkah strategis untuk menekan inflasi itu. Apalagi Kota Sampit masuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia,” ucap Halikinnor dalam sambutannya pada rapat tersebut.

Pada kegiatan ini, ia didampingi oleh Wakil Bupati Kotim, Irawati S.Pd dan Sekretaris Daerah, Fajrurrahman.

Ia menjelaskan, saat ini Indonesia bahkan dunia sedang dihadapkan dengan ketidakstabilan ekonomi dampak dari konflik antarnegara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan.

Imbas yang paling krusial adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada hampir semua sektor, salah satunya kenaikan harga berbagai komoditas, sehingga terjadi inflasi.

Sehubungan dengan ini, Presien Republik Indonesia Joko Widodo dengan tegas menginstruksikan setiap kepala daerah agar menyikapi serius masalah inflasi ini agar tidak menjadi momok yang meresahkan masyarakat. Karena dampak inflasi ini sangat berbahaya, bahkan bisa meruntuhkan suatu negara.

 “Saya minta Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan berkoordinasi dalam upaya penanganan inflasi dan peningkatan ketahanan pangan. Tahun 2023 saya juga minta siapkan anggaran untuk ketahanan pangan,” perintahnya.

Ia ingin agar setiap kecamatan memiliki lahan penyangga setidaknya 5-10 hektar. Jika sudah ada diminta untuk dikembangkan lagi, sedangkan yang belum agar segera melaksanakan.

Setidaknya dengan adanya lahan penyangga pangan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sehingga, tidak hanya bergantung pada pasokan dari petani yang dijual di pasar.

Untuk pengendalian inflasi ini, Pemkab Kotim juga mempunyai beberapa strategi yakni monitoring harga bahan pokok, pendataan stok pangan, menjaga pasokan pangan, pengawasan distribusi BBM dan pangan, serta mengelar operasi pasar murah yang beberapa kali telah dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam pertemuan itu, ia meminta agar masing-masing kepala OPD, Camat dan kepala BPP melaporkan setiap potensi yang dimiliki wilayah masing-masing yang dapat dikembangkan dan membantu pengendalian inflasi pangan.