Sampit dan Kalteng Jadi Sorotan Jokowi, Masuk Daftar 10 Daerah dan Provinsi Inflasi Tertinggi

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sampit dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Sampit dan Kalteng masuk dalam 10 besar daerah kabupaten/kota serta provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah segera melakukan intervensi di lapangan untuk menekan tingkat inflasi tersebut.

Penegasan itu diucapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Tekan Inflasi, Pemerintah Palangkaraya Gelar Operasi Pasar, Salurkan 5.000 Paket Sembako bagi Warga

Baca juga: Pasar Murah di Kotim Disambut Antusias Warga Sampit, Untuk Tekan Angka Inflasi Pangan Kalteng

Baca juga: Kotim Bangun Lumbung Pangan, Tindak Lanjut Arahan Presiden Jokowi Antisipasi Inflasi di Daerah

Adapun 10 daerah kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi adalah:

Luwuk - 7,8 persen

Jambi - 7,8 persen

Kotabaru - 7,5 persen

Sampit - 7,5 persen

Tanjung Selor - 7,4 persen

Jayapura - 7,4 persen Sintang

- 7,4 persen

Bungo - 7,2 persen

Padang - 7,1 persen

Sibolga - 6,9 persen

Mengutip Kompas.com, Jokowi juga mengungkapkan data 10 provinsi dengan angka inflasi yang tinggi.

"Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini, di Sumatera 5 provinsi itu," kata Jokowi.

Jokowi lantas memberikan penekanan bahwa lima provinsi dengan angka inflasi tinggi berada di Pulau Sumatera.

Berikut 10 provinsi dengan angka inflasi tertingi:

Jambi - 7,7 persen

Sumatera Barat - 7,1 persen

Kalimantan Tengah - 6,9 persen

Maluku - 6,7 persen

Papua - 6,5 persen

Bali - 6,4 persen

Bangka Belitung - 6,4 persen

Aceh - 6,3 persen

Sulawesi Tengah - 6,2 persen

Jokowi melanjutkan, apabila kondisi inflasi di daerah ini tidak segera diintervensi maka angka kemiskinan akan mulai naik.

Kemudian, Jokowi menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," kata Jokowi.

"Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa saja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," ujarnya lagi.

Selain itu, kepala negara juga menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang. Misalnya, untuk mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu.

"Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes - Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta. Ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," kata Jokowi. (*)