Berita Kotim

Tegakkan Perda Tibum Bongkar Bangunan Tak Tertib, Satpol PP Didukung Ketua Komisi Dewan Kotim

Tegakkan Perda Tibum Bongkar Bangunan Tak Tertib, Ketua Komisi terkait DPRD Kotawaringin Timur mendukung kebijakan Satpol PP tersebut.

Penulis: Devita Maulina | Editor: Fathurahman
Dok. Satpo PP Kotim
Petugas Satpol PP Kotim ketika membongkar sebuah lapak pedagang di Pasar Kramat Kecamatan Baamang. Tegakkan Perda Tibum Bongkar Bangunan Tak Tertib, Ketua Komisi terkait DPRD Kotawaringin Timur mendukung kebijakan Satpol PP tersebut. 

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Tegakkan Perda Tibum Bongkar Bangunan Tak Tertib,  Ketua komisi terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan peraturan daerah (perda) ketertiban umum dan keamanan masyarakat (tibum).

Dalam hal ini Ketua Komisi II DPRD Kotim yang membidangi urusan pasar, Syahbana, justru mengapresiasi tindakan Satpol PP Kotim baru-baru ini yang menertibkan sebuah bangunan di Pasar Keramat, Sampit, karena dinilai menyalahi aturan dan mengganggu ketertiban umum.

“Memang seharusnya begitu, bangunan yang menyalahi aturan apalagi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat perlu untuk ditertibkan,” ujarnya.

Baca juga: Satpol PP Kotim Tegakkan Perda, Bangunan Memakai Ruang Milik Jalan Ditertibkan

Baca juga: Bangunan Tanpa Izin di Sampit Diminta Dibongkar, Satpol PP Pemkab Kotim Beri Waktu Seminggu

Baca juga: Kepergok Mojok Bermesraan di Taman Tugu Pelaihari Dinihari, Dua Sejoli Dewasa Terjaring Satpol PP

Ia menuturkan, meskipun di sejumlah wilayah kerap muncul stigma negatif atas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, namun jika ditelaah dengan seksama upaya penertiban ini memang diperlukan.

Terlebih, menurutnya di Kotim masih banyak pedagang yang bandel dengan membangun lapak sembarangan, tanpa mempedulikan kepentingan umum.

Hal tersebut biasanya terlihat di pasar-pasar tradisional, banyak lapak yang dibangun diatas trotoar atau depan gang kecil sehingga mengganggu lalu lintas masyarakat.

Apalagi, sebelumnya Satpol PP telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pedagang terkait perda tibum, termasuk didalamnya tentang larangan penggunaan ruang milik jalan, bahu jalan, trotoar, dan semacamnya. Sehingga, jika kemudian diambil tindakan tegas sudah sewajarnya.

Ia menegaskan, ruang milik jalan, bahu jalan, trotoar, dan semacamnya bukan untuk pedagang berjualan. Menurutnya, jika pedagang terus dibiarkan berlaku bandel, maka sia-sia dana yang digelontorkan pemerintah untuk membangun itu semua, jika akhirnya dikuasai oleh pedagang.

Tata kota akan semrawut dan pejalan kaki yang seharus dapat menikmati fasilitas itupun terganggu dengan keberadaan lapak pedagang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kalteng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved