Dibutuhkan Untuk Layani Daerah Pelosok, Bupati Kotim H Halikinnor Pertahankan Honorer Berkompeten

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah, melakukann seleksi tenaga honorer atau tenaga kontrak khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan.

Mereka yang  masih dipekerjakan tersbeut terutama untuk membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bumi Habaring Hurung.

Bupati H Halikinnor saat diwawancarai, Senin (20/6/2022) , usai mengikuti rapat di gedung DPRD Kotim, mengungkapkan pihaknya tidak sepenuhnya menghapus tenaga honorer di Lingkungan Pemkab Kotim tersebut.

Kondisi dan situasi di Kabupaten Kotawaringin Timur berbeda dengan daerah lainnya seperti daerah di Pulau Jawa, sehingga pihaknya mempertahankan sebagian tenaga honorer tersebut.

Baca juga: Putri Otonomi Kotim Jadi Duta Investasi 2022, Bupati H Halikinnor Hadiri Grand Final di Bogor

Baca juga: Pasien Covid-19 Kotim Nihil Dirawat di RS, Bupati H Halikinnor Berharap Pandemi Segera Jadi Endemi

Baca juga: Bupati H Halikinnor Lepas 91 Calon Jemaah Haji Kotim, Lewat Jalur Darat Menuju Embarkasi Banjarmasin

"Ini terutama tenaga honor yang bertugas di bidang kesehatan dan pendidikan, karena mereka masih dibutuhkan untuk melayani warga terutama yang ada dipinggiran kota," ujarnya.

Bupati H Halikinnor menegaskan itu, karena dia juga sudah membicarakannya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

"Soal ini sudah kami bicarakan dengan Kemenpan RB, karena kami langsung menghadap untuk membicarakannya," ujarnya.

Soal tenaga honorer ini sangat krusial dan jika kita melepas semuanya tentunya akan sangat berpengaruh dengan pelayanan kepada masyarakat.

Itu sebabnya sebut dia, untuk tenaga honorer di Kotim tidak semuanya dilakukan pemutusan kontrak, tetapi ada sebagian terutama yang sudah dilakukan penilaian baik dalam seleksi dan berkompeten sehingga dipertahankan.

"Jika semuanya kita berhentikan, lalu siapa yang akan mepayani masyarakat, terutama mereka yang memang selama ini dinilai baik dalam memberikan pelayanan kepada warga," ujarnya.

Untuk mempertahankan agar pelayanan kepada publik tersebut masih berjalan dengan baik dan tidak terganggu, kemudian dilakukan seleksi terhadap tenaga honorer tersebut.

Lebih jauh Bupati H Halikinnor menjelaskan, pihaknya telah melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer atau tenaga kontrak tersebut.

Pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan untuk  penghapusan tenaga honorer, ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalteng yang telah menghapus sebanyak 2.700 orang tenaga honorer. (*)