Dukung IKN Nusantara Syaifullah Tamliha Usul Bandara Internasional di Desa Kambitin Tabalong Kalsel

TRIBUNKALTENG, BANJARMASIN - Kini Keberadaan ibukota negara (IKN) Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur, pastinya memerlukan sejumlah infrastruktur pendukung dari Provinsi tetangga. Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP, H Syaifullah Tamliha bersikap.

Tentu Salah satunya, adalah sarana pendukung di sektor bandara internasional. Serta sarana pelabuhan laut yang memadai, berikut usul Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP, H Syaifullah Tamliha.

Ya, Karena itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP, H Syaifullah Tamliha, Selasa (5/4/2022) mengusulkan daerah penyangga yakni Tabalong Kalsel ada sarana bandara internasional di sana. 

Menurut Anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pembangunan ini menyebut di Kabupaten Tabalong di Desa Kambitin Raya Tanjung untuk disiapkan lahan guna pembangunan bandara internasional.

Baca juga: Sukseskan IKN Nusantara, Satu di Antara Sederet Agenda Kerja Syaifullah Tamliha di Komisi V DPR RI

Jika berbicara kedepan, maka bandara internasional pun harus dipersiapkan guna menopang IKN di Penajam Kaltim. 

Karena itu, Syaifullah Tamliha dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, kemarin, mengusulkan rencana Bandara internasional di Kambitin Tanjung ini untuk penopang IKN.

Alasannya, jika bicara kedepan, berharap pada Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, tidak representatif lagi, karena keterbatasan lahan. 

"Posisi Kambitin sangat layak untuk dibangun bandara internasional menopang IKN Nusantara di Kaltim. Karena, Tabalong merupakan segitiga emas atau persimpangan antara tiga provinsi, Kalsel, Kalteng dan Kaltim. 

Menurut Syaifullah,  guna menghadapi IKN Nusantara, perlu bandara representatif dan multifungsi untuk penerbangan internasional sekaligus pangkalan udara untuk pengamanan IKN. Tidak mungkin itu hanya mengandalkan Lanud Syamsudin Noor dan Lanud Balikpapan. 

Pria yang juga wakil rakyat asal dapil Kalsel 1, menjelaskan di Kawasan Desa Kambitin Tanjung, sangat layak ke depan untuk dibangun bandara internasional multifungsi sekaligus pangkalan udara, karena bisa didarati pesawat lebar dan pesawat tempur TNI AL. Apalagi, Kambitin yang dekat dengan Kalsel dan Kalteng, tentu memudahkan masyarakat untuk mengakses ke bandara internasional.

“Posisinya yang juga tidak jauh dengan IKN dan strtagetis dengan akses ke Kalteng dan Kalsel ini nantinya bisa di design Bandara internasional di Kambitin ini bisa sekaligus sebagai pangkalan udara otorita IKN Nusantara dari TNI AU guna keamanan dari serangan dari berbagai negara lain, " jelasnya. 

Apalagi, sambung Syaifullah Tamliha l, Kaltim itu berbatasan langsung negara tetangga, Malaysia khususnya Serawak dan Sabah serta Brunei Darussalam. Termasuk, kekuatan Tiongkok atau China yang kini berkonsentrasi di Laut China Selatan. 

"Karena itu kiranya perlu juga untuk bandara internasional sekaligus  bandara tentara guna sistem pengamanan udara perlindungan IKN ini ,” tandas pria yang juga mantan anggota Komisi I DPR RI membidangi Pertahanan Luar Negeri Komunikasi dan Informatika itu. 

Ketua DPP PPP Bidang OKK ini, selain bandara internasional juga mengusulkan infrastruktur pendukung IKN lainnya yakni pelabuhan samudera. 

"Pemerintah sudah mendanai pelabuhan Swarangan dan kedepan  agar Pelabuhah Swarangan, Jorong, Kabupaten Tanah Laut sebagai pelabuhan internasional karena berada di laut dalam. Kalsel tak bisa lagi mengandalkan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin karena harus terus merawat dan mengeruk alur Sungai Barito sebagai jalur pelayaran. Maka, pilihan terbaik adalah menjadi Pelabuhan Swarangan menjadi pelabuhan samudera internasional,” tandas Syaifullah.

Pria kelahiran Lampihong Amuntai tahun 1969, tersebut meyakini dengan kondisi geografis di Pelabuhan Swarangan Jorong ini akan mampu dilabuhi kapal-kapal besar internasional serta kapal tangker BBM dari seluruh dunia.

Diuraikannya, pengembangan Pelabuhan Swarangan Jorong ini menjadi pelabuhan samudera internasional akan mengembangkan Kalsel sebagai daerah penyangga IKN Nusantara. 

Disebut dia, dari segi sejarah dan kelayakan, lokasi pelabuhan sawrangan  jauh lebih baik dibandingkan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. 

"Apalagi, sudah ditopang beberapa infrastruktur pelabuhan, akses jalan dan lainnya yang menghubungkan semua wilayah di Kalsel,” kata Syaifullah.

Usulan dari Syaifullah Tamliha ini direspon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dimana, Budi Karya Sumadi memastikan dalam program strategis nasional ke depan lebih difokuskan pada bandara dan pelabuhan internasional. 

Sosok Syaifullah Tamliha

Nah, Syaifullah Tamliha kini pindah ke Komisi V DPR RI. Seusai rapat internal yang berlangsung di Gedung Nusantara lantai 1, Senayan, Jakarta.

Ya, setelah mengabdi di Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan negara, komunikasi dan informasi serta intelijen, kini wakil Kalsel, kini Syaifullah Tamliha resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Nah, penyerahan palu sidang Komisi V dari Wakil Ketua DPR RI Rakhmat Gobel kepada Syaifullah Tamliha sebagai unsur pimpinan komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigasi, meteorologi, klimatologi dan geofisika, pencarian dan pertolongan, dihadiri unsur pimpinan dan anggota komisi di Jakarta.

Kepada Tribunkalteng.com , Syaifullah Tamliha Rabu (16/3/2022) mengakui sebagai unsur pimpinan Komisi V DPR RI mewakili Fraksi PPP tentu harus cepat beradaptasi, termasuk mempelajari apa saja tugas pokok dan fungsinya.

“Duduk di Komisi V DPR RI tentu saja, saya mudah untuk bersinergi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang merupakan Ketua Umum PPP. Ini terkait dengan perencanaan pembangunan nasional khususnya berskala program strategis nasional,” kata Syaifullah.

Wakil rakyat asal Kalsel ini mengatakan beberapa tugas ke depan yang harus dituntaskan dan diselaraskan dengan pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Indonesia menjadi Presidensi (estafet ketuanan) G-20 dari Italia.

Berdasar rencana atau usulan dari Pemprov Kepulauan Riau bahwa Batam atau Bintan diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 atau 20 negara perekonomian besar di dunia.

“Termasuk pula menyukseskan program ibu kota negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Ini juga menjadi agenda kerja Komisi V DPR RI dalam waktu dekat,” ucap Syaifullah Tamliha.

Bagaimana dengan kue pembangunan bagi Kalsel khususnya soal infrastruktur yang bersumber dari APBN atau keuangan negara? Syaifullah pun memastikan akan segera mengevaluasi.

Khususnya program dari Kementerian PUPR melalui perwakilan balai-balai di Kalsel terkait proyek infrastruktur dan lainnya.

“Tentu itu sebuah kewajiban saya untuk memperjuangkan daerah pemilihan (dapil) Kalsel. Makanya, saya akan evaluasi program apa saja yang terkendala atau terhambat. Tentu butuh masukan dari Kementerian PUPR, Pemprov Kalsel dan pemerintah kota dan kabupaten di Kalsel. Ini yang jadi prioritas saya ke depan, agar pembangunan daerah khususnya Kalsel sebagai daerah penyangga IKN mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” kata Syaifullah.

Berikutnya, Syaifullah Tamliha yang juga Ketua DPP PPP ini duduk di jajaran kursi pimpinan Komisi V untuk memimpin rapat membahas dan menetapkan jadwal acara rapat Komisi V DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022.

Komisi V DPR RI memiliki mitra kerja seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Penetapan Syaifullah Tamliha sebagai unsur pimpinan Komisi V ini juga berdasar rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPR RI.

(Banjarmasinpost.co.id/ Tribunkalteng.com )