Ini Dasar Hukum Jenderal Andika Bolehkan Keturunan PKI Daftar Prajurit TNI, Syarat Renang Dihapus

Salah satu persyaratan yang dihapus itu menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah pelarangan keturunan PKI menjadi prajurit TNI

Editor: Dwi Sudarlan
Tribunnews.com/Jeprima
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan keturunan anggota PKI boleh mendaftar sebagai prajurit TNI karena ada dasar hukumnya. 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Beragam tanggapan muncul terkait bolehnya keturunan anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) mendaftar sebagai prajurit TNI, ini dasar hukum yang digunakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, penerimaan anggota TNI lebih disederhanakan dan ada beberapa persyaratan dihapus.

Salah satu persyaratan yang dihapus itu menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah pelarangan keturunan PKI menjadi prajurit TNI.

Jenderal Andika Perkasa menegaskan tidak asal menghapus persyaratan itu karena ada aturan hukumnya.

Baca juga: Siapa Miyono? Kakak Ibunda Presiden Jokowi Meninggal Dunia, Simak Profil Sosok Anti-Hoax PKI

Baca juga: Profil Diah Erwiany Istri Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Viral Masker & Belum Ada Nama

Baca juga: Reaksi Cepat Panglima TNI Sikapi KSAD Jenderal Dudung Dilaporkan ke Puspomad, Begini Sikapnya

Mantan KSAD ini menegaskan peraturan baru penerimaan prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI) ini akan mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Hal itu disampaikan dalam rapat penerimaan prajurit TNI yang diunggah di kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa.

Awalnya, Jenderal Andika Perkasa menanyakan dasar hukum dilarangnya anak keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI.

Momen ini terjadi saat pemaparan mekanisme penerimaan prajurit TNI dari tes mental ideologi.

"Poin nomor 4, yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?" tanya Jenderal Andika kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto.

"Pelaku kejadian tahun 1965-1966. Izin, (dasar hukumnya) TAP MPRS Nomor 25," jawab Kolonel A Dwiyanto.

Jenderal Andika Perkasa lalu meminta Kolonel A Dwiyanto untuk menyebutkan isi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbouw dari komunis tahun 1965," jawab Kolonel Dwiyanto.

Jenderal Andika Perkasa kemudian menjelaskan soal TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Dia menjelaskan ada dua poin utama yang diatur dalam TAP MPRS tersebut. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved