Sultan Paser, Sultan Kukar, Ketua Adat Dayak Temui Jokowi: Libatkan Masyarakat Adat di Otorita IKN

TRIBUNKALTENG.COM, BALIKPAPAN - Sejumlah tokoh adat Kalimantan Timur (Kaltim) menemui Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan IKN atau Ibu Kota Negara.

Rencananya, IKN akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kaltim.

Pertemuan sejumlah tokoh adat Kaltim dengan Presiden Jokowi itu dilakukan di  Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kaltim, Senin (31/1/ 2022).

Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya sekaligus memberi dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: Harga di Pedalaman IKN Penajam Paser Utara Sudah Ratusan Juta, Warga Masih Belum Mau Jual Tanah

Baca juga: Sejarah Nusantara Nama Ibu Kota Negara (IKN) Baru, dari Gadjah Mada hingga Ki Hajar Dewantara

Baca juga: Dukung IKN Baru Kaltim Polda Kalteng Bangun Mako Brimob Bataliyon C Kompi 2 di Murung Raya

"Dalam pertemuan,  tokoh masyarakat adat Kaltim mendukung pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang," ujar Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi.

Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin membenarkan pihaknya menyambut baik dibangunnya IKN di Kaltim.

Hal senada disampaikan oleh Sultan Paser, Muhammad Jarnawi.

"Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN," jelasnya.

Sementara Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung selain mendukung IKN juga meminta masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.

"Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga kaarifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya," kata Ajang.

Dukungan juga datang dari Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar.

Ia pun meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.

"Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain," ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, mengatakan bahwa sebagai masyarakat pendatang, pihaknya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan.

Ia menyebut bahwa masyarakat apapun yang mengisi IKN nantinya adalah masyarakat Indonesia.

"Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan," tegas dia.  (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bertemu Presiden Jokowi, Tokoh Masyarakat dan Adat Kalimantan Timur Dukung Pembangunan IKN