Breaking News:

Berita Kalteng

Soal Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Disnakertans Kalteng Belum Terima Laporan PHK Karyawan

Disnakertrans Kalteng menyatakan belum ada terjadi PHK terkait kabar sejumlah PBS Kelapa Sawit yang dikabarkan izin konsesi kawasan hutannya dicabut.

Editor: Fathurahman
Tribunkalteng.com
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Farid Wajdi 

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA -Mencuatnya draf tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap puluhan perusahaan tambang kehutanan dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit belum berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalteng dalam draf SK Menteri KLHK yang tersebar melalui media sosial termasuk povinsi terbanyak yang tercatat di cabut pemegang izin HGU nya oleh KLHK yang kebanyakan adalah PBS Kelapa sawit.

Namun , saat Tribunkalteng.com melakukan konfirmasi ke Disnakertrans untuk mengetahui apakah terjadi PHK dari sejumlah PBS Kelapa Sawit tersebut ternyata tidak ada.

Belum ada laporan jumlah tenaga kerja yang di PHK imbas pencabutan izin tersebut setelah di konfirmasi ke instansi terkait.

Baca juga: Warga Pasar Pahandut Indah Jalan Bangka Kota Palangkaraya Keluhkan Jalan Rusak Parah

Baca juga: NEWS VIDEO, Usai Nataru Harga Sejumlah Sembako di Pasar Kahayan Palangkaraya Berangsur Turun

Baca juga: Tumpukan Sampah Mencemari Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatul Insan Kota Palangka Raya

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Farid Wajdi kepada reporter Tribunkalteng (12/01/2022) menungkapkan hal tersebut.

"Untuk saat ini belum ada kami Terima laporan dari perusahaan yang terkait, apakah para tenaga kerja terkena dampak PHK," Jelas Farid. 

Pihaknya berusaha untuk mengantisipasi akan hal itu terjadi, pasalnya sampai saat ini para tenaga kerja di wilayah Kalteng tidak ada gejolak. 

Namun jika hal buruk itu terjadi maka dirinya akan merumuskan langkah-langkah konkret guna menjamin hak tenaga kerja dari PBS didapatkan. 

Para tenaga kerja juga dapat melaporkan jika terjadi masalah antara PBS, Disnakertans akan memediasi kedua belah pihak untuk menemukan jalan keluar di kantor dinaskertans Jalan Yos Sudarso, Palangkaraya. 

Seperti diketahui KLHK telah mengeluarkan SK Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022
TentangPencabutan Izin Konsensi Kawasan Hutan, 50 PBS di Kalteng masuk dalam daftar pencabutan izin tersebut. 

dimana tenaga kerja terancam menganggur jika PHK dilakukan oleh PBS, tak tanggung-tanggung pekerja yang bekerja di lahan seluas 384.380 Ha sama seperti 3 kali Kota Jakarta itu ditafsir ratusan ribu pekerja. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved