Breaking News:

Tolak UMP 2022, Buruh Ancam Demo & Mogok Nasional, Staf Menaker: Upah Minimum Ketinggian

Tolak besaran kenaikan upah minimun baik nasional maupun provinsi untuk 2022, serikat pekerja ancam demo dan mogok nasional

Editor: Dwi Sudarlan
istimewa via tribunnews
ilustrasi demo buruh 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Tolak besaran kenaikan upah minimun baik nasional maupun provinsi untuk 2022, serikat pekerja ancam demo dan mogok nasional, tapi staf Menaker menilai upah pekerja ketinggian.

Ancaman demo besar dan mogok nasionak menolak besaran kenaikan upah minimum itu disuarakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dia menegaskan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR  pada 28-30 November 2021.

"Sebelum mogok kerja besar-besaran akan ada aksi di Istana Negara, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR, itu namanya unjuk rasa nasional. Yaitu tanggal 28, 29, 30 November ini, akan ada unjuk rasa besar-besaran puluhan ribu. Saya enggak tahu apa bisa sampai ratusan ribu," kata Said Iqbal, Jumat (19/11/2021).

Baca juga: Pemprov Kalimantan Tengah Tetapkan UMP 2022 Sebesar Rp2.922.516, Naik hanya Rp19.372

Baca juga: Upah Minimum Nasional 2022 Naik 1,09 Persen, UMP 4 Provinsi Tetap, Lainnya Tunggu Putusan Gubernur

Baca juga: Ini Perhitungan Pesangon PHK Jadi Hanya 25 Kali Upah di UU Cipta Kerja

Sementara, untuk tanggal 6-8 Desember, merupakan aksi mogok kerja nasional atau stop produksi seluruh pabrik yang ada di 30 provinsi, 150 kabupaten/kota.

Said Iqbal mengungkapkan alasan memilih tanggal tersebut untuk melakukan aksi unjuk rasa nasional serta mogok kerja adalah ingin mengetahui reaksi pemerintah apabila tuntutan para buruh tidak dipenuhi.

Dia menegaskan aksi tersebut bukan isapan jempo

Beberapa hari lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan kenaikan upah minimum secara nasional untuk 2022 adalah 1,09 persen.

Sementara untuk UMP atau Upah Minimun Provinsi berbeda-beda dan harus sudah diumumkan gubernur pada Sabtu (20/11/2021) ini.

Sementara, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan bahwa kondisi saat ini upah minimum di Indonesia terlalu tinggi jika dikomparasi atau dibandingkan dengan nilai produktivitas tenaga kerja.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved