Ini Paparan Disdukcapil Kapuas ke Tim Panelis Kemenpan-RB Menuju WBK

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas, mengikuti dan melakukan paparan terkait pembangunan Zona Integritas .

Paparan dilakukan di hadapan tim panelis dari Kemenpan-RB oleh Plt Kadisdukcapil Kapuas, Sipie S Bungai secara virtual melalui zoom meeting.

Ini sehubungan dengan dilaksanakannya Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi  (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pemerintah Daerah wilayah II.

Serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019.

Yakni tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja Pemerintah wilayah II.

Baca juga: Era Digitalisasi, Madrasah di Kapuas Bersiap Hadapi Program EDM dan e-RKAM

Baca juga: Disarpustaka Kapuas Sosialisasi PPU Kearsipan dan Pengelolaan Arsip, Ini yang Diharapkan

Desk evaluasi dilaksanakan pada 8 sampai 10 November 2021 lalu dengan pembagian jadwal setiap unit kerja pemerintah daerah masing-masing.

"Ya, kami telah melakukan paparan itu sesuai pembagian jadwal," kata Plt Kadisdukcapil Kapuas, Sipie S Bungai, Senin (15/11/2021).

Saat paparan, pihaknya menyampaikan terkait mekanisme pembangunan Zona Integritas pada Disdukcapil Kapuas.

Lalu, dampak dan perubahan sebelum dan sesudah serta mitigasi resiko yang dialami oleh Disdukcapil Kapuas.

Isi paparan yang disampaikan Panelis Disdukcapil Kapuas dalam melakukan pembangunan Zona Integritas melalui 6 area perubahan telah melakukan berbagai kegiatan.

Diantaranya manajemen perubahan, telah tersusunnya SK Tim Kerja pembangunan ZI, Rencana Kerja dan tersusunnya Dokumen ZI, dan peran pimpinan sebagai role model pelaksanaan pembangunan ZI.

Baca juga: Seluruh Camat dan Kades Kapuas Daerahnya Langganan Banjir Diminta Siaga Bencana

Kemudian, Penataan Tata Laksana, menyusun peta proses bisnis, SOP, dilakukan implementasi dan pengembangan e-government secara terintegrasi.

Informasi publik mudah diakses dan telah dilakukan pemuktahiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK.

Kemudian untuk penataan Sistem Manajemen SDM, telah disusunnya kebutuhan pegawai, ANJAB dan ABK dan dilakukan Monev penempatan pegawai hasil rekruitment Tahun 2021.

Dengan dilakukan juga pola mutasi internal dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.