Breaking News:

Berita Kapuas

Disarpustaka Kapuas Sosialisasi PPU Kearsipan dan Pengelolaan Arsip, Ini yang Diharapkan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten Kapuas sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan (PPU) Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Fathurahman
istimewa
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten Kapuas sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip. 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) Kabupaten Kapuas sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan (PPU) Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.

Kegiatan sosialiasi tersebut dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, Kamis (11/11/2021).

"Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dibuka kemarin, jumlah peserta sebanyak 40 orang," kata Kepala Disarpustaka Kapuas, Komari.

Dilanjutkannya, peserta terdiri dari pengelola arsip perangkat daerah, sekretariat daerah, kecamatan, kelurahan, desa dan bidang perpustakaan.

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan 2021 Dinas Sosial Kapuas Kalteng Salurkan Bantuan untuk Veteran

Baca juga: Seluruh Camat dan Kades Kapuas Daerahnya Langganan Banjir Diminta Siaga Bencana

Baca juga: Fenomena La Nina di Akhir Tahun, Ini Imbauan BPBD Kapuas

 

Dengan narasumber dari Arsiparis Disarpustaka Kapuas dan Plt Kepala Seksi Perawatan Bahan Perpustakaan.

Komari menerangkan maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah untuk memberi pemahaman terkait tata kelola kearsipan di lingkungan Pemkab Kapuas.

Dasar hukumnya demi penyelenggaraan kearsipan sehingga adanya keseragaman serta memberikan gambaran dalam penataan kearsipan.

"Tujuan dalam kegiatan ini nantinya sebagai dasar untuk mengikuti bimbingan teknis disiplin Aplikasi E-Arsip terintegrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang," jelasnya.

Sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Idie I Gaman saat membuka sosialisasi mengatakan kegiatan yang diadakan mempunyai peran yang sangat penting bagi organisasi perangkat daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

Yakni setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan arsip.

Lalu berdasarkan undang-undang tersebut pengelolaan kearsipan bukan saja dilaksanakan untuk kepentingan penyelamat catatan sejarah suatu daerah, tetapi menjadi bagian yang terpisahkan dari catatan sejarah nasional.

"Pengelolaan arsip juga dimaksud sebagai upaya untuk menyelamatkan bahan bukti kinerja pemerintah yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi perlindungan hak-hak keperdataan maupun untuk menyelamatkan berbagai permasalahan," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved