Breaking News:

Berita Kapuas

Empat Instansi Pemkab Kapuas Ikut Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Pemkab Kapuas menggelar survei Indek persepsi Anti Korupsi guna menuju wilayah bebas korupsi, empat perangkat daerah diusulkan mengikuti survei

Penulis: Fadly Setia Rahman | Editor: Sri Mariati
IST/Pemkab Kapuas
Persiapan pelaksanaan Survei Eksternal Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan survei eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam rangka penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pemkab Kapuas, Jumat (1/10/2021). 

TRIBUNKALTENG.COM, KUALAKAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas, mengusulkan empat perangkat daerah untuk mengikuti penilaian zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Perangkat daerah tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Saat ini sedang dilaksanakannya survei eksternal Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan survei eksternal atas Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Menjadi satu tahapan dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Baca juga: Tak Puas Pelayanan Pubik, Masyarakat Kapuas bisa Adukan melalui Aplikasi ‘Sp4nLAPOR’

Baca juga: Pemkab Kapuas Terbitkan Perda Kominfosantik Pertama di Kalteng

Guna persiapan survei tersebut, Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan internalisasi.

Yakni kepada perangkat daerah diusulkan dalam penilaian ZI menuju WBK.

Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas, Teguh Wahyuni, menyampaikan poin-poin utama dari hasil dari keikutsertaan dalam sosialisasi teknis pelaksanaan Survei RB dan ZI.

Sosialisasi diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehari sebelumnya.

"Pelaksanaan survei RB dan ZI atas Persepsi Kualitas Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi digunakan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan publik," kata Teguh Wahyuni, Jumat (1/10/2021).

Kegiatan ini akan menjadi gambaran perilaku anti korupsi disetiap instansi pemerintah.

Baca juga: Pemkab Kapuas Programkan Jampersal bagi Warga Kurang Mampu

Baca juga: Pengendara Motor Tewas Kecelakaan di Barimba Kapuas, Diduga Korban Tabrak Lari

"Pelaksanaan survei eksternal IPKP dan IPAK dalam penilaian RB dan ZI secara elektronik dan online," terangnya.

Menurutnya, melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PANRB yang akan dioperasionalkan oleh masing-masing perangkat daerah yang diusulkan. 

"Survei eksternal IPKP dan IPAK akan dilaksanakan secara online pada aplikasi surveirbzi.menpan.go.id dengan pelaksanaan survei dimulai pada tanggal 4-10 Oktober 2021," beber Teguh.

Sedangkan untuk metode survei dapat dipilih oleh perangkat daerah. "Yaitu melalui QR Code secara on the spot atau secara blast Whatsapp/SMS/Email," tandasnya.

Pertemuan dihadiri pula oleh Kepala BKPSDM, Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Kabupaten Kapuas serta pejabat pengelola ZI di perangkat daerah. (*)

Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved