Breaking News:

Berita Kalsel

Kasus Pengadaan Barang, Istri Bupati dan Ketua DPRD HSU Kalimantan Selatan Diperiksa KPK

Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari dan istri Bupati HSU Abdul Wahid, Anisah Rasyidah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK

Editor: Dwi Sudarlan
Tribunnews
Ruang kerja Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan disegel KPK, Kamis (15/9/2021). 

TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa berbuntut pemeriksaan terhadap istri bupati dan ketua DPRD HSU (Hulu Sungai Utara) Kalimantan Selatan.

Pemeriksaan terhadap istri bupati dan ketua DPRD HSU ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU dan kontraktor, Rabu (15/9/2012) lalu.

Informasi yang diperoleh Tribun Network, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari dan istri Bupati HSU Abdul Wahid, Anisah Rasyidah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

Dalam pemeriksaan itu, Almien Ashar Safari dan Anisah Rasyidah berstatus sebagai saksi.

Baca juga: Takut Kena OTT KPK, Anggota DPR Ini Minta Bantuan Nyi Roro Kidul, Duit Rp 4 Miliar Amblas

Baca juga: Aziz Syamsuddin Dicokok KPK, Ini Kata Petinggi Golkar soal Sosok Penggantinya di DPR RI

Baca juga: KPK Geledah Rumah Dinas Bupati HSU di Kalimantan Selatan, Uang dan Bukti Lainnya Diamankan

Keduanya dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka Marhaini dari dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas.

"Hari ini pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022, untuk tersangka MRH dan kawan-kawan," ujar Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).

Pada Kamis (16/9/2021) lalu, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Tersangka dari pihak penerima adalah Maliki, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) HSU

Sementara tersangka dari pihak pemberi, yaitu Marhaini dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Dinas PUPRP HSU telah merencanakan menggelar proyek irigasi, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1,9 miliar.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved