Breaking News:

Berita Kalsel

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati HSU di Kalimantan Selatan, Uang dan Bukti Lainnya Diamankan

Lanjutan dari OTT KPK , penggeledahan yang selesai pada Minggu (19/9/2021) itu menyasar dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Editor: Nia Kurniawan
Tribunnews
Ruang kerja Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan disegel KPK, Kamis (15/9/2021). 

TRIBUNKALTENG.COM - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penggeledahan rumah dinas Bupati HSU, Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan.

Giat KPK ini terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022.

Lanjutan dari OTT KPK , penggeledahan yang selesai pada Minggu (19/9/2021) itu menyasar dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

"Adapun 2 lokasi tersebut yaitu rumah kediaman tersangka MI (Maliki) yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara dan Rumah Dinas Jabatan Bupati Hulu Sungai Utara di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara," ujar Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Sebelum Tangkap Kepala Dinas PU HSU Kalsel, Tim KPK Minta Restu ke Raja OTT Harun Al Rasyid

Baca juga: Gembira Bupati Ditahan KPK, Warga 7 Hari Syukuran, Aksi Gundul dan Pasang Spanduk

Nah dari dua lokasi tadi, tim penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah uang, berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara.

"Selanjutnya bukti-bukti ini akan dicek untuk mengetahui lebih jauh keterkaitanya dengan para tersangka dan nantinya juga akan di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud," kata Ali.

Pada kasus ini, KPK menetapkan Plt Kadis PU pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki (MK), Direktur CV Hanamas Marhaini (MRH), serta Direktur CV Kalpataru Fachriadi (FH) sebagai tersangka.

Untuk konstruksi perkaranya, berawal dari Dinas PUPRT Hulu Sungai Utara yang telah merencanakan untuk dilakukan lelang 2 proyek irigasi, yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,9 miliar dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kecamatan Banjang dengan HPS Rp1,5 miliar.

Sebelum lelang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi sebagai calon pemenang kedua proyek irigasi dimaksud dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang komitmen fee 15 persen.

Saat awal dimulainya proses lelang untuk proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan dimulai, ada 8 perusahaan yang mendaftar namun hanya ada 1 yang mengajukan penawaran yaitu CV Hanamas milik Marhaini.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved