Breaking News:

Berita Jakarta

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi Diperiksa KPK

Bupati Kotim Supian Hadi diduga menyalahgunakan wewenang untuk menerbitkan izin usaha tiga perusahaan dan mendapat imbalan sehingga diperiksa KPK.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
tribunkalteng - gedung KPK 

Editor: Alpri Widianjono

TRIBUN KALTENG.COM, JAKARTA – Dikugaan kasus penyalahgunaan wewenang yang menyeret Supian Hadi, Bupati Kotwaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah, masih terus berlanjut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Supian telah ditetapkan sebagai  tersangka oleh KPK pada 1 Februari 2019. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Kini, penyidik KPK bersiap mulai memeriksanya dalam dugaan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotim.

“Dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka," kata Ali Fikri, Plt Juru Bicara Penindakan KPK, dalam keterangannya, Senin (24/8/2020).

Bupati Kotim Supian Hadi Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Mendagri: Wabup Laksanakan Tugas Jika . . .

Sepekan Menghilang, Bupati Supian Hadi Kembali ke Sampit, Gratis Pakai Kios Pasar Mentaya

Ini Kata Gubernur Sugianto Soal Penetapan Bupati Kotim Supian Hadi Jadi Tersangka oleh KPK

Dalam kasus ini, KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan IUP untuk tiga perusahaan. Masing-masing, PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Dugaan KPK, Supian menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya.

Dugaan kerugian negara Rp5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS itu disebut KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Tindak pidana korupsi itu diduga berawal Ketika Supian terpilih sebagai Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015.

Selain dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah, dia juga diduga menerima imbalan berupa mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 seharga Rp 1,35 miliar dan uang sebesar Rp 500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain sehingga total seluruhnya sekitar Rp b2,56 miliar.

Penerimaan itu diduga masih terkait perizinan bagi ketiga perusahaan tersebut.

Oleh KPK, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (Tribunnews)

Editor: Alpri Widianjono
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved