Menteri Agama Takkan Tarik Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI, Ini Kata Mendagri

Menteri Agama Fachrul Razi telah menerbitkan rekomendasi menyetujui perpanjangan izin FPI dan menegaskan tak akan menarik kembali rekomendasi itu.

Menteri Agama Takkan Tarik Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI, Ini Kata Mendagri
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

TRIBUNKALTENG.COM - Perpanjangan izin untuk Front Pembela Islam (FPI) masih menjadi polemik.

Menteri Agama Fachrul Razi telah menerbitkan rekomendasi menyetujui perpanjangan izin FPI dan menegaskan tak akan menarik kembali rekomendasi itu. 

Menurut Fachrul Razi, pihaknya hanya berwenang untuk berikan rekomendasi untuk memperpanjang izin FPI.

"Kami sudah final mengajukan, karenanya ditimbang, karena memang selanjutnya akan ada proses lanjut," ujar Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk FPI atau tidak.

Pengakuan Agnez Mo Soal Tak Berdarah Indonesia Dibongkar Pakar Gestur, Tidak Dibuat-buat

Ramalan Zodiak Hari Ini Senin 2 Desember 2019: Gemini Khawatir soal Keuangan, Virgo Kurang Sehat

Abrasi Pantai Ujung Pandaran Ancam Makam Keramat, Pemecah Ombak Dibangun Pemanen

"Kalau SKT-nya bagaimana Mendagri, kalau Kemenang hanya merekomendasi dari aspek kami," ungkapnya.

Menurutnya, selama FPI ingin memajukan Indonesia, Kementerian Agama akan memberikan rekomendasi.

"Selama semua komponen bangsa ingin maju sama-sama memajukan bangsa, ada hal-hal yang masih diragukan, kita coba deal dengan dia," kata Fachrul.

Fachrul mengakui telah membaca AD/ART FPI termasuk pasal 6 yang dinilai bertentangan dengan pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, jika poin yang diragukan tersebut akan diubah, Kementerian Agama mempersilakannya.

Halaman
1234
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved