Dari Hasil Rakornas GP Ansor, Siap Kritisi Pemerintah

Sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Ansor menyatakan siap melakukan kritisi kepada pemerintah jika dinilai harus dilakukan.

Dari Hasil Rakornas GP Ansor, Siap Kritisi Pemerintah
Istimewa
Ketua PW GP Ansor Kalteng Elly Syaputra

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama (NU), Gerakan Pemuda Ansor menyatakan siap melakukan kritisi kepada pemerintah jika dinilai harus dilakukan.

Apalagi belakangan, muncul sejumlah persoalan yang dinilai bersinggungan langsung dengan nasib rakyat.

"Pada dasarnya, GP Ansor telah menegaskan politik kebangsaan yang dianut. Bisa mendukung pemerintah, tapi juga akan tampil sebagai pengkritis terhadap hal-hal yang dinilai justru menyengsarakan rakyat," ujar Ketua PW GP Ansor Kalteng Elly Saputra kepada Tribunkalteng.com di Palangkaraya, Selasa (12/11/2019).

Penegasan sikap GP Ansor itu sendiri, kata Elly, telah ditegaskan Ketua Umum GP Ansor pada saat pembukaan Rakornas GP ansor yang digelar di Jakarta pada 7-8 November 2019.

Setiap PC GP Ansor di Kalteng Diseru Gelar Rakercab, Ini Hasil Rakorwil di Palangkaraya

Formasi CPNS 2019 di Kemenag, Ada Syarat Khusus dan Pendaftaran di Sini

Kalteng Tuan Rumah Temu Regional PW Muhammadiyah se Kalimantan, Pangdam Dijadwalkan Jadi Pemateri

Dikatakan, GP dukungan Ansor kepada pemerintah selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan serta akan menjadi mitra strategis jika pemerintah berpihak pada komitmen tersebut.

"Tapi apabila komitmen itu bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda," ujarnya.

Beberapa persoalan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, antara lain menyangkut pemahaman arti radikalisme yang dinilai terlalu dangkal oleh kalangan pejabat publik. Seperti pada wacana penggunaan cadar maupun celana cingkrang di kalangan PNS.

"Menteri harus mendalami arti radikalisme, jangan hanya sebatas pada pemahaman terhadap hal yang berupa simbol bahwa celana cingkrang dan cadar adalah radikal," kata dia.

Dalam menumpas radikalisme, dikatakan, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, seyogianya tidak hanya pada aspek simbolik-parsialistik. Secara substansi, disorientasi pemikiran dan perilaku menyimpang dalam konteks ideologi maupun konsistensi keindonesiaan.

"Tentu kami sangat menyambut baik kehadiran negara dalam menumpas radikalisme yang telah menggurita, termasuk di kalangan ASN dan pejabat negara. Itu bukan hanya meringankan kerja-kerja keumatan dan keumatan GP Ansor, tapi juga menunjukkan nalar negara mulai sehat," imbuh Elly.

Pun dengan rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III yang mulai diberlakukan per Januari 2020, GP Ansor berpendapat pemerintah seyogianya justru berpikir untuk menurunkan.

"Apalagi warga NU yang kebanyakan orang bawahan. Rencana kenaikan itu sungguh menciderai amanat rakyat yang masih terkungkung dalam patologi kemiskinan, tentu kebijakan itu merupakan hal yang sangat memberatkan," timpal Elly.

Program Indonesia sehat yang mewajibkan warga menjadi anggota BPJS Kesehatan, seharusnya dijawab dengan memberikan tanggung jawab yang meringankan, bukan memberatkan.

Dikatakan, GP Ansor secara tegas akan menolak kerja sama dalam bentuk apapun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum, dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.

"PW GP Ansor tidak pernah rela jika PBNU menerima kunjungan apalagi berkolaborasi dengan ormas atau partai politik yang nyata-nyata mengusung ideologi khilafah dan sering merendahkan tradisi keagamaan NU selama ini," timpal dia. (Tribunkalteng.com/ Mustain Khaitami)

Penulis: Mustain Khaitami
Editor: Mustain Khaitami
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved