Soal Wacana Larangan Celana Cingkrang dan Cadar bagi PNS, ''Tidak Ada Hubungan''
Wacana pelarangan pemakaian celana cingkrang dan cadar di lingkungan kantor pemerintah, mendapatreaksi dari bebepara Aparatur Sipil Negara (ASN) atau
lihat foto
Didi mengatakan tak habis pikir dengan rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang bakal melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang demi untuk menangkal radikalisme.
Didi mengaku belum tahu apa yang akan ia lakukan apabila dilarang memakai celana cingkrang dan cadar di lingkungan kantor pemerintahan.
Yang pasti, Didi menyatakan tidak akan mengubah cara berpakaian.
Demi Alasan Keamanan
Wacana larangan penggunaan niqab atau cadar pertama kali hadir saat Menteri Agama, Fachrul Razi, sambutan di acara Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta.
Fachrul Razi mengatakan, pelarangan itu demi alasan keamanan menyusul insiden penyerangan yang menimpa mantan Menkopolhukam, Wiranto.
"Kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi pemerintah demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," ujar Menteri Agama.
Ia juga menilai penggunaan cadar di Indonesia keliru lantaran menganggapnya sebagai indikator keimanan dan ketakwaan.
Menurutnya, kebiasaan menggunakan cadar berasal dari Arab Saudi bukan Indonesia.
Sehari setelahnya, Fachrul Razi menyinggung penggunaan celana di atas mata kaki atau dikenal dengan sebutan celana cingkrang di kalangan pegawai negeri sipil.
Baginya celana tersebut tidak sesuai aturan berseragam di institusi pemerintah.
Menteri Agama mempersilakan PNS yang tidak mengikuti aturan itu agar keluar.
"Masalah celana cingkrang tidak dilarang dari aspek agama, tapi dari aturan pegawai bisa, misal ditegur."
Kementerian Agama menyatakan akan mengatur pemakaian cadar dan celana cingkrang bagi ASN di institusi pemerintahan dan juga lembaga pendidikan untuk menangkal radikalisme.
Meski tak secara jelas menyebut kaitan antara cadar dan celana cingkrang dengan paham radikal, ia meminta semua kementerian satu suara melarang gerakan radikal di lembaga pemerintah.
