Kabar Kalbar

Warga Demo Gubernur Kalbar, Sampaikan 7 Tuntutan Ini

Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Kalimantan Barat gelar aksi damai

tribun pontianak/anesh viduka
Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan A Yani, Pontianak, Senin (8/10/2018) sekira pukul 10.00 WIB. 

Tak hanya itu, massa juga meminta Gubernur Kalbar tidak mencoret atau menunda pelaksanaan proyek-proyek yang sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

Terutama bagi proyek-proyek yang dibutuhkan masyarakat.

 "Kami akan terus melakukan aksi lanjutan jika tidak ditindaklanjuti," tukasnya.

Usai orasi sekitar setengah jam lebih, beberapa perwakilan massa diterima audiensi oleh Gubernur Kalimantan Barat secara langsung.

Sementara itu, Korlap aksi damai, Asdi menegaskan pihaknya menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Pertama, Gubernur harus taat asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Gubernur tidak boleh menyimpang.

Baca: Khabib Nurmagomedov Ngamuk dan Permalukan McGregor Usai Keluarga Dihina, Lihat Videonya

Baca: Batal Tampil di Pesta Rakyat Porda Bogor, Nissa Sabyan ‘Diserbu’ Warganet

“Kedua, bahwa Gubernur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak boleh diskriminatif dan harus adil kepada seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan pemenuhan dan pemajuan HAM,” katanya.

Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan A Yani, Pontianak, Senin (8/10/2018) sekira pukul 10.00 WIB.
Sejumlah warga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan A Yani, Pontianak, Senin (8/10/2018) sekira pukul 10.00 WIB. (tribunpontianak/anesh viduka)

Tuntutan ketiga, Gubernur Kalbar adalah gubernur untuk semua suku, agama, ras dan golongan jadi harus mampu merangkul semua suku, agama, ras dan golongan serta tidak boleh membeda-bedakan dalam segala hal, serta mampu mengadvokasi, memberikan perlindungan dan memberi pelayanan kepada semua sebagaimana kehendak Pasal 18 huruf (d) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Keempat, Gubernur harus berdamai dengan Sekda M Zeet Hamdy Assovie. Selanjutnya tidak membawa-bawa persoalan pribadi dalam pemerintahan, serta mengembalikan M Zeet Hamdy Assovie ke tempat semula, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan bupati serta penyelenggara negara lainnya,” pintanya.

 Asdi menimpali desakan kelima yakni Gubernur harus mendukung semua pembangunan di Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang dan kabupaten lainnya, serta tidak memotong APBD 2018 yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Baca: Napoli Tempel Terus Juventus di Puncak Klasemen, Berikut Hasil Lengkap Liga Italia di Pekan ke-8

Halaman
123
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved