APBD Pemda di Kalteng Surplus Rp851,85 M, DJPb Soroti Ketergantungan TKD dan Minta Kas Dioptimalkan

Ringkasan Berita:

• APBD  seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah hingga 31 Maret 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp851,85 miliar.
• Kondisi tersebut terjadi meski dalam perencanaan awal APBD 2026, pemerintah daerah di Kalteng diproyeksikan mengalami defisit anggaran.
• Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng, Herry Hernawan mengatakan, realisasi pendapatan daerah secara konsolidasi hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp3.705,97 miliar atau 15,26 persen dari target yang telah ditetapkan.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah hingga 31 Maret 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp851,85 miliar.

Kondisi tersebut terjadi meski dalam perencanaan awal APBD 2026, pemerintah daerah di Kalteng diproyeksikan mengalami defisit anggaran.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah, Herry Hernawan mengatakan, realisasi pendapatan daerah secara konsolidasi hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp3.705,97 miliar atau 15,26 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Berdasarkan data dari SIKRI Direktorat APK DJPb atas Laporan Realisasi Anggaran konsolidasi seluruh pemerintah daerah di lingkup Kalimantan Tengah, per 31 Maret 2026, capaian tersebut tumbuh 43,33 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year),” kata Herry, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, struktur pendapatan APBD di Kalimantan Tengah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 81,62 persen dari total pendapatan daerah.

Hal itu menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih cukup tinggi.

“Pendapatan masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 81,62 persen dari total pendapatan APBD, yang menggambarkan bahwa angka ketergantungan pemda masih tinggi terhadap TKD,” ujarnya.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan sebesar 37,33 persen dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut ditopang oleh membaiknya penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain PAD yang sah.

Pada sisi belanja, realisasi hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.854,12 miliar atau 10,93 persen dari pagu yang telah ditetapkan.

Angka ini meningkat signifikan sebesar 174,12 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Pada sisi Belanja Daerah, realisasi sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp2.854,12 miliar atau 10,93 persen dari pagu yang telah ditetapkan dan tumbuh 174,12 persen,” jelasnya.

Dengan pendapatan yang lebih tinggi dibanding belanja, APBD konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Tengah hingga triwulan pertama 2026 masih mengalami surplus sebesar Rp851,85 miliar.

Kondisi ini juga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp850,85 miliar.

Baca juga: Pemprov Kalteng Siapkan 2.000 SDM Pertanian Lewat Vokasi D1, Dibiayai APBD dan Dana Bagi Hasil Sawit

Baca juga: Pemprov Kalteng Ungkap Kendala Realisasi APBD Pada 2025

“Dengan kondisi ini, maka APBD Kalimantan Tengah masih surplus Rp851,85 miliar, berbanding terbalik dari pagu yang direncanakan defisit, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp850,85 miliar,” katanya.