Ekonomi Palangka Raya Tertinggi di Kalteng tapi Komisi II DPRD Ingatkan Pemerataan Pembangunan

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya sepanjang 2025 tercatat mencapai 6,62 persen, tertinggi di Kalimantan Tengah. 

Komisi II DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti pada indikator makro, melainkan diikuti pemerataan manfaat pembangunan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat di pinggiran kota.

Catatan tersebut disampaikan Komisi II DPRD Kota Palangka Raya dalam menilai perkembangan sektor perekonomian dan pembangunan daerah selama satu tahun terakhir pemerintahan Wali Kota Fairid Naparin bersama Wakil Wali Kota Achmad Zaini.

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery mengatakan, sepanjang tahun anggaran 2025 terdapat sejumlah indikator yang dapat dicatat, khususnya pada sektor ekonomi, pembangunan manusia, serta pelaksanaan program pemerintah daerah.

Salah satu indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya yang mencapai 6,62 persen. 

Baca juga: Setahun Fairid–Zaini Memimpin DPRD Catat Fondasi Tata Kelola Menguat, PR Infrastruktur Menanti

Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang berkisar 4,8 persen, menempatkan Palangka Raya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat provinsi serta masuk peringkat lima besar nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Palangka Raya pada 2025 berada di posisi tertinggi di Kalimantan Tengah dan masuk lima besar nasional,” ujar Khemal, Minggu (22/2/2026).

Selain indikator ekonomi, Komisi II DPRD juga mencatat penguatan kinerja pemerintahan. 

Pada 2025, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh predikat BB Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja birokrasi.

Namun DPRD menekankan bahwa penguatan sistem kinerja tersebut perlu diterjemahkan ke dalam hasil nyata di lapangan, terutama pada peningkatan kualitas layanan dasar serta efektivitas program penciptaan lapangan kerja.

Di bidang pembangunan manusia, Khemal menyebut angka stunting di Kota Palangka Raya turun hingga 9,9 persen. 

Indikator ini dinilai penting, namun DPRD mengingatkan agar pengendalian stunting terus dikawal konsistensinya agar tidak bersifat jangka pendek.

“Penurunan stunting ini perlu dijaga agar benar-benar berdampak dalam jangka panjang,” katanya.

Pada sektor pembangunan fisik, Komisi II DPRD mencatat penanganan infrastruktur seperti drainase, jalan, dan jembatan telah berjalan sesuai perencanaan pada 2025. 

Meski demikian, DPRD menilai pengawasan dan kesinambungan pelaksanaan tetap diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.