Temuan Ulat di Lauk Menu MBG, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Dorong Evaluasi Pihak Penyedia

Ringkasan Berita:

• Kejadian temuan ulat di menu MBG di MTsN 1 Palangka Raya mendapat sorotan dari wakil rakyat Kalimantan Tengah.
• Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah yang juga Dapil Palangka Raya meminta, agar kejadian tersebut segera dievaluasi dan diklarifikasi secara menyeluruh.
• Nafsiah menilai informasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti, terutama oleh pihak Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Gizi (SPPG).

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Menyusul adanya kabar sejumlah siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palangka Raya, menemukan ulat pada lauk makan siang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (12/11/2025).

Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah yang juga dapil I meliputi Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas meminta, agar kejadian tersebut segera dievaluasi dan diklarifikasi secara menyeluruh.

“Jadi apa pun yang ini (temuan) ya, harus kita cross-check dulu. Nah nanti baru kita informasikan dan telusuri lebih lanjut kenapa sampai terjadi yang demikian,” ujar Nafsiah, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, pentingnya sikap berimbang dalam menanggapi isu ini dan menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.

“Jadi kita juga harus berimbang dalam berkomentar. Saya ingin cari tahu dulu penjelasan resminya seperti apa,” katanya.

Meski demikian, Nafsiah menilai informasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti, terutama oleh pihak Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Gizi (SPPG).

“Tapi terkait informasi ini tentu segera dievaluasi, terutama SPPG-nya jika benar ini terjadi. Menurut saya ini menjadi perhatian kita bersama, nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak ini lah,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika temuan tersebut benar terjadi, maka perlu ada langkah tegas dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja penyedia layanan makanan.

“Harusnya segera ditindaklanjuti ini, dapat konfirmasi lah kita dari pihak SPPG ini. Harus dievaluasi, kalau ini benar ya jalan dilanjutkan, kan ini ada di dalam ketentuannya ya. Berarti lalai ini SPPG-nya dalam menjalankan,” tegasnya.

Nafsiah juga mengingatkan, pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar kebersihan bagi pihak penyedia makan.

“Iya, jadi mereka harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan harus memperhatikan kebersihan dan keamanan makanannya. Kemudian kesiapan tenaga kerja mereka juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

Ia menekankan, penyedia makanan harus bekerja secara profesional dan tidak semata mengejar keuntungan.

“Jadi ke depannya kita berharapnya SPPG bekerja secara profesional aja. Karena ini berkenaan dengan yang kita makan gitu. Jangan hanya sekadar terima kontrak untuk keuntungan semata, tapi mengabaikan aspek penting seperti kebersihan dan keamanan,” katanya.

Menurut Nafsiah, pihak penyedia harus memahami tanggung jawab besar yang melekat pada pekerjaan mereka karena berkaitan langsung dengan konsumsi manusia.

Baca juga: Temuan Ulat pada Menu MBG, DPC GMNI Palangka Raya Pertanyakan Kualitas Pengawasan

Baca juga: MENU MBG Berulat di MTsN 1 Palangka Raya Kalteng: Kaget, Geli, Langsung Tidak Selera Makan

“Tapi sekali lagi harus kita maklumi juga, mereka itu harus dituntut profesional, dituntut sesuai dengan SOP-nya. Karena yang mereka hadapi ini manusia yang makannya, kemudian juga jumlahnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, pengelolaan dapur dan tenaga kerja yang baik merupakan bagian penting dalam menjaga mutu layanan makan bergizi.

“Nah sehingga mereka itu harus, SDM yang di situ, yang di dapur, harus diatur sedemikian rupa. Itu tidak gampang, tapi itu risiko ketika menerima pekerjaan. Kalau menerima kontrak, ya harus kita terima bahwa ini loh yang harus kita kerjakan,” pungkasnya.