Para Mahasiswa Diajak Lebih Peduli Mengenai Ketahanan Pangan di Kalteng

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA – Usai pelantikan pengurus GMNI Kalteng, Senin (15/9/2025), dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) dan perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah atau Dinas TPHP Kalteng. 

Diskusi ini membahas isu ketahanan pangan, khususnya program cetak sawah yang saat ini sedang berjalan di Kalteng.

Salah satu pemateri, Muhammad Habibi, Direktur Eksekutif Save Our Borneo, menekankan pentingnya mahasiswa memahami proses kebijakan pangan dari perspektif masyarakat lokal. 

Baca juga: Pemprov Kalteng Akan Evaluasi Tunjangan DPRD Jika Dinilai Berlebihan

Baca juga: Aliansi Cipayung Plus dan DPRD Kalteng Segera ke Jakarta Temui DPR RI

Menurutnya, selama ini proyek pangan di Kalimantan Tengah cenderung top-down, artinya dirancang dari atas tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani.

“Harusnya kebijakan dimulai dari bawah ke atas. Apa yang dibutuhkan petani, tantangan mereka, dan solusi yang bisa ditawarkan. Bukan proyek dipaksakan ke bawah, urusan berhasil atau tidak itu urusan belakangan,” ujar Habibi, usai FGD.

Ia menambahkan, kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Tengah pada saat ini masih tergolong cukup rentan.

Luas lahan pangan terus menyusut, sementara proyek-proyek pangan sebelumnya, seperti Food Estate, cenderung meniru model dari Pulau Jawa tanpa menyesuaikan kondisi geografis dan kultur masyarakat Dayak.

Padahal, masyarakat Dayak memiliki teknologi pertanian tradisional melalui lahan “beladang” yang mampu menampung lebih dari 50 jenis komoditas.

Salah satu komoditas yang paling unggul adalah padi, hortikultura, kacang-kacangan, rumbian, hingga rimpang-rimpangan. 

Selain itu, ia menegaskan bahwa proyek pangan seharusnya memperhatikan kondisi dan pengalaman masyarakat lokal, bukan sekadar meniru program dari wilayah lain.

Ia mencontohkan angka dan target program Food Estate yang sebelumnya tidak konsisten, sehingga perlu evaluasi sebelum diterapkan lebih luas.

Diskusi ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa yang ada di Kalimantan Tengah untuk lebih kritis terhadap kebijakan ketahanan pangan.

Serta menjadi mendorong pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan program.

(Tribunkalteng.com)