Aliansi Cipayung Plus dan DPRD Kalteng Segera ke Jakarta Temui DPR RI

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Aliansi Cipayu Plus dan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), bakal menemui DPR RI di Jakarta guna menindaklanjuti tuntutan aksi beberapa hari yang lalu.

Koordinator Aksi Aliansi Cipayung Plus, Andri Mulyanto mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan DPRD Kalteng untuk menegaskan komitmen para wakil rakyat itu.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kalteng, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Fun Battle, Ajang Unjuk Skill Barista Lamandau Seduh Kopi Manual Brew Metode V60 Dukung UMKM Lokal

Baca juga: Enam Mahasiswa KPI UIN Palangka Raya Ikuti Kuliah Praktik Lapangan di TribunKalteng.com

"Pertemuan ini membahas tindak lanjut aksi 1 September 2025 kemarin. Kami pun hadir dengan membawa kajian terkait tuntutan kami sebagai landasan kritis mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Kalteng," ujar Andri.

Andri mengatakan, DPRD Kalteng akan menemui DPR RI sebagai tindak lanjut aspirasi yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus.

Ia menyebut, Aliansi Cipayung Plus akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke DPR RI.

"Kami akan terus mengawal isu ini sampai ke DPR RI, karena di tuntutan di Kalteng juga ada isu nasional dan di daerah," tambahnya.

Karena itu, perwakilan Aliansi Cipayung Plus juga akan ikut berangkat menemui DPR RI pada Rabu (17/9/2025).

Lebih lanjut, Andri menambahkan, Aliansi Cipayung Plus juga mendesak DPRD Provinsi, agar sesegera mungkin membahas tuntutan isu di Kalteng, khususnya konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat adat.

"Dari pertemuan tadi, akan ada diskusi terkait pembentukan pansus dan lain sebagainya dalam waktu dekat terkait tuntutan isu daerah," tegasnya.

Ada 7 tuntutan Aliansi Cipayung Plus pada aksi 1 September 2025 kemarin, di antaranya :

1. Mendesak DPR menggunakan Hak Angket, dengan segera menurunkan Kapolri dari Jabatannya.

2. Mendesak segera sahkan:
   * RUU Perampasan Aset
   * RUU Masyarakat Adat

3. Mendesak DPR RI untuk membatalkan gaji dan tunjangan anggota DPR RI

4. Mendesak DPRD membuat Perda penerapan sistem peninjauan PHK dan Upah Adil bagi Buruh Perkebunan, Tambang, Tani, dan Buruh UMKM di Kalimantan Tengah.

5. Mendesak DPRD membatalkan Raperda Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kalteng.

6. Mendesak DPRD Kalteng untuk aktif dan turun serta dalam penyelesaian konflik agraria di Kalteng.

7. Mendesak DPRD Kalteng untuk menolak kenaikan PBB/NJOP serta Tarif BPJS di Kalimantan Tengah.

(Tribunkalteng.com)