Menuntut akuntabilitas hukum dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Menolak lupa dan menolak impunitas terhadap pelaku yang belum tersentuh hukum.

Aksi akan berlangsung di Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar apel pengamanan pukul 09.00 WIB untuk mengawal jalannya aksi dan menjaga ketertiban

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.

Untuk Presiden Prabowo 

Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus. 

Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak. 

Untuk DPR 

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi. 

Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan. 

Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa. 

Untuk Ketua Umum Partai Politik

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif. 

Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK. 

Untuk Polri 

Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. 

Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik. 

Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 

Untuk TNI 

Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. 

Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri. 

Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online. 

Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 

Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut. 

Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR. 

Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif. 

Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 

Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor. 

Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis. 

TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian. 

Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. 

Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

(Tribunkalteng.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jadwal Demo Jakarta 8 September: Aksi Mahasiswa hingga Demo Kasus Munir, Ini Lokasi dan Tuntutan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BEM UI Bakal Gelar Demo di DPR Besok".