TRIBUNKALTENG.COM - Pasca Demo Jakarta, nasib Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach hingga Adies Kadir.

Gelombang aksi Demo Jakarta berujung pada kondisi tak baik-baik saja yang dialami Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach.

Setelah dinonaktifkan partai politik masing-masing, mereka resmi kehilangan gaji, tunjangan, serta berbagai fasilitas yang selama ini diterima setiap bulan.

Baca juga: 1 Lokasi Demo Jakarta Rusak Parah Masuk Jadwal Pramono Anung Senin 8 September 2025, Tarif Gratis

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, keputusan partai yang menonaktifkan kadernya otomatis berimbas pada pemberhentian hak keuangan sebagai anggota dewan.

"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).

Meski begitu, Dasco maupun pimpinan DPR lain tidak menjawab secara tegas apakah anggota dewan yang nonaktif akan diberhentikan dengan mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Dia hanya menjelaskan, tindak lanjut atas keputusan partai tersebut kini berada di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang akan berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing.

"Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang dilakukan parpol dan meminta MKD DPR berkoordinasi dengan mahkamah parpol yang telah mememeriksa anggota DPR dimaksud," ujar Dasco.

Sebelum gelombang demonstrasi besar-besaran yang melahirkan '17+8 Tuntutan Rakyat', fasilitas anggota DPR dikenal sangat mewah.

Namun, desakan publik memaksa DPR memangkas sejumlah pos penghasilan dan tunjangan yang dulu totalnya mencapai ratusan juga rupiah.

Berdasarkan keputusan terbaru, seorang anggota DPR kini menerima gaji pokok Rp 4.200.000 per bulan.

Mereka mendapatkan tunjangan istri/suami sebesar Rp 420.000, tunjangan anak Rp 168.000, tunjangan jabatan Rp 9.700.000, tunjangan beras Rp 289.680, serta uang sidang Rp 2.000.000.

Dari pos ini, total yang diterima mencapai Rp 16.777.680.

Masih ada tunjangan konstitusional yang selama ini kerap menjadi sorotan.

Misalnya, biaya komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp 20.033.000, tunjangan kehormatan Rp 7.187.000, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 4.830.000, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang masing-masing bernilai Rp 8.461.000.

Dari pos ini, total yang dikantongi anggota DPR mencapai Rp 57.433.000.

Jika digabung, jumlah bruto yang diterima anggota DPR mencapai Rp 74.210.680 per bulan.

Setelah dipotong pajak penghasilan 15 persen sebesar Rp 8.614.950, penghasilan bersih yang dibawa pulang setiap bulan mencapai Rp 65.595.730.

Sebelumnya, ada tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan serta fasilitas perjalanan luar negeri yang kini resmi dihentikan.

"DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi," ucap Dasco.

Non Aktif

Sebagai informasi, lima anggota DPR dari berbagai fraksi dinonaktifkan partai asal mereka lantaran membuat pernyataan ataupun tindakan yang menuai kontroversi.

Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

"Terhitung sejak 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Sekjen Nasdem Hermawi Taslim.

Sahroni dinonaktifkan karena pernyataan kontroversialnya saat menyebut usulan pembubaran DPR sebagai 'pendapat orang tolol' serta mendukung penangkapan anak-anak yang ikut demonstrasi.

Sedangkan Nafa Urbach menjadi sorotan karena membela kenaikan tunjangan DPR dengan alasan macet dalam perjalanan dari rumahnya di Bintaro ke Senayan.

Sementara itu, Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan oleh PAN setelah aksinya berjoget seusai Sidang Tahunan MPR 2025 menimbulkan gelombang kritik publik.

Ketika masyarakat tengah mengkritik tindakan itu, Eko Patrio justru mengunggah video memparodikan aksi sound horeg.

Sedangkan Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan menuai polemik.

"ewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji.

Aksi Pelajar

Para pelajar yang mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta, pada akhir Agustus 2025 lalu diketahui mendapat upah. 

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis. 

"Ada indikasi anak diberi kompensasi atau upah untuk melakukan aksi," kata Putu, dikutip dari TribunJakarta.com, Sabtu (6/9/2025).

Polda Metro Jaya mengungkap ada dugaan para pelajar mendapatkan upah ketika ikut demo dari pihak tertentu. 

"Itu masih dalam pendalaman oleh penyidik. Betul, itu jadi salah satu data awal yang kami pergunakan untuk mengungkap jaringan ini, kelompok ini,"

Selain itu terungkap bahwa sejumlah pelajar dan anak-anak ikut aksi unjuk rasa karena ajakan dari media sosial.

Bahkan ada pelajar yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas, kembali berurusan saat aksi demo kemarin. 

"Temuan yang menarik, saat kita mengamankan satu orang anak di tanggal 25 Agustus, lalu kita berusaha cegah dia agar tidak ikut aksi, kita bawa ke polda, kita wawancarai, ternyata di waktu terpisah pada tanggal 28-29 kita temukan dia juga ikut ke aksi yang berada di DPR/MPR," ungkap Putu.

Menyikapi temuan tersebut, Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Lalu apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK? Sudah. Kami juga ingin menelusuri apakah ada aliran-aliran dana tertentu kepada kelompok ini atau mereka lebih bersifat kolektif," katanya.

Saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 43 orang sebagai tersangka terkait aksi anarkis saat demo di Jakarta.

Enam tersangka di antaranya termasuk dalam klaster penghasutan.

Dalang Kerusuhan

Polda Metro Jaya juga sedang mencari dalang penggerak kerusuhan pada gelombang demo di Jakarta pada 25–31 Agustus 2025.

Gelombang demonstrasi yang semula berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan di berbagai titik, memicu perhatian publik nasional dan internasional.

Kepolisian menilai kericuhan bukan berasal dari massa aksi secara umum, melainkan dari kelompok perusuh yang diduga terorganisir dan memiliki dalang di baliknya.

“Bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ade Ary menyebut pengungkapan ini sebagai bagian dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas keamanan di Jakarta. Ia menambahkan bahwa proses pendalaman terhadap para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih terus berlangsung.

Saat ini Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan, melakukan pendalaman untuk mengungkap tuntas peristiwa kerusuhan agar nanti terungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan ini,” jelasnya.

Pemicu Aksi Demo

Gelombang demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 dipicu oleh penolakan rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, isu ketimpangan ekonomi, sejumlah rancangan legislasi, serta tuntutan buruh terkait upah dan sistem kerja.

Aksi dimulai pada 25 Agustus di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dan berlanjut pada 28 Agustus. 

Unjuk rasa yang semula berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan setelah pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan (21) tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 28 Agustus.

Sejak 29 Agustus, aksi meluas ke berbagai kota di Indonesia dan berlangsung hingga 31 Agustus 2025.

(Tribunkalteng.com/wartakota)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio hingga Ahmad Sahroni Kehilangan Gaji serta Fasilitas Anggota DPR