Hadiri Posbakum se-Kalteng, Wakil Bupati Lamandau Dukung Akses Hukum hingga ke Pelosok

TRIBUNKALTENG.COM, LAMANDAU - Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid, menghadiri kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa/kelurahan se-Kalimantan Tengah digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Jumat (7/11/2025)

Acara ini turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, forkopimda provinsi, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah.

Program Posbakum menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. 

Melalui layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi, program ini diharapkan mampu membantu penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan tepat di tingkat desa.

Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto poin ke-7, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang inklusif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng melaporkan, lebih dari 1.500 kepala desa dan lurah hadir dalam kegiatan tersebut. 

Kalimantan Tengah menjadi provinsi tercepat dalam pembentukan dan implementasi Posbakum desa/kelurahan di Indonesia.

Selain peresmian, acara juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana Posbakum, serta komitmen bersama pelaksanaan program di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan paralegal bagi kepala desa dan lurah, guna meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran berharap kehadiran Posbakum menjadi momentum penting untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah.

Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, menyambut positif program tersebut dan menegaskan komitmen Pemkab Lamandau dalam memperkuat pelayanan hukum di tingkat desa.

"Program Posbakum ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Kami di Kabupaten Lamandau siap mendukung pelaksanaannya agar masyarakat bisa mendapatkan pendampingan hukum secara mudah, cepat, dan gratis," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Lamandau akan segera menindaklanjuti dengan pembentukan Posbankum di seluruh desa dan klurahan, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.

"Tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mencari keadilan karena faktor jarak atau biaya," tegasnya.