Bupati Lamandau Rakor Penanganan Karhutla di Kalteng, Perkuat Peringatan Dini hingga ke Desa

TRIBUNKALTENG.COM, LAMANDAU - Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2025, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/10) kemarin.

Rakor tersebut dihadiri oleh Plt Sekda Kalteng, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Forkopimda se-Kalimantan Tengah, kepala daerah kabupaten/kota, serta OPD terkait.

Dalam kegiatan itu, ada lima poin penting yang menjadi fokus bersama dalam pengendalian Karhutla ke depan. 

Pertama, keberhasilan penanganan Karhutla 2025 disebut menjadi modal berharga untuk menghadapi potensi El Niño pada 2027.

Kedua, pengendalian Karhutla diharapkan menjadi program rutin lintas instansi, bukan lagi pendekatan darurat bencana. 

Ketiga, Pemprov Kalteng memastikan komitmen dukungan kepada kabupaten/kota akan terus berlanjut sebagaimana dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

Keempat, mulai 2026, bupati dan wali kota diminta mengalokasikan anggaran rutin di BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, sementara lembaga usaha diimbau berpartisipasi melalui program CSR atau pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan Karhutla.

Kelima, seluruh pihak diminta menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat.

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, baik melalui koordinasi lintas sektor maupun kesiapan daerah dalam menghadapi musim kemarau.

"Pemerintah Kabupaten Lamandau akan terus memperkuat sinergi dengan semua pihak, baik TNI, Polri, BPBD, maupun masyarakat. Upaya pencegahan lebih diutamakan agar kejadian Karhutla bisa ditekan sedini mungkin," ujar Rizky.

Ia juga menambahkan, Pemkab Lamandau akan menyiapkan dukungan anggaran dan memperkuat sistem peringatan dini di tingkat desa.

"Kita akan dorong agar seluruh desa memiliki tim tanggap cepat dan peralatan yang memadai. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab bersama," tambahnya.

Sementara itu. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng Ahmad Toyib, yang menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla 2025. 

"Evaluasi ini juga dijadikan bahan penyusunan perencanaan pencegahan Karhutla tahun 2026." pungkasnya.