DPRD Kalteng Sebut Program Sawit Satu Pintu Prabowo Bagus, Sutik: Biar Petani Tidak Dipermainkan

Ringkasan Berita:

1. Polemik turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Tengah masih terus menjadi perbincangan.
2. Keluhan petani akibat harga sawit yang anjlok, Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menilai kebijakan tata niaga satu pintu dari pemerintah pusat sebenarnya memiliki tujuan yang baik.
3. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan agar harga komoditas tidak lagi dipermainkan pihak tertentu.

TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Polemik turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Tengah masih terus menjadi perbincangan. 

Di tengah keluhan petani akibat harga sawit yang anjlok, Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menilai kebijakan tata niaga satu pintu dari pemerintah pusat sebenarnya memiliki tujuan yang baik.

Menurut Sutik, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan agar harga komoditas tidak lagi dipermainkan pihak tertentu.

Baca juga: DPRD Kalteng Minta Maaf Pernyataan Ketua DPRD jadi Viral dan Sebut Guyon, Perbaikan Jalan Tahun ini

Baca juga: Gubernur Kalteng Salurkan 38 Hewan Kurban untuk Kotim, Prioritaskan Warga Tidak Mampu

Baca juga: RESMI AC Milan Pecat Max Allegri Usai Gagal Lolos Liga Champions, Ibrahimovic Setuju

“Kalau itu aturan pusat. Program Presiden Prabowo itu sebenarnya bagus supaya tidak dipermainkan oleh pengusaha,” ujar Sutik, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, ia mengakui kondisi di lapangan saat ini memang membuat para petani merasa berat. 

Sebab, kebijakan tersebut muncul bersamaan dengan naiknya berbagai kebutuhan produksi perkebunan.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk hingga bahan bakar membuat petani semakin tertekan ketika harga sawit ikut turun.

"Karena waktunya pas bareng-bareng. Pupuk naik, ini naik, itu naik, makanya terasa berat bagi petani,” katanya.

Sutik menilai kebijakan pemerintah pusat itu tetap perlu didukung selama bertujuan memperbaiki tata niaga sawit nasional.

Bahkan ia mengaku sebagai pelaku usaha juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Saya walaupun pengusaha juga harus mengikuti aturan negara. Kalau itu aturan negara, kita harus mengikuti,” ucapnya.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut nantinya akan dijalankan melalui sejumlah BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Namun menurutnya, penerapan di lapangan membutuhkan penyesuaian karena tidak semua petani siap menghadapi perubahan sistem yang terjadi dalam waktu singkat.

“Di lapangan ada petani yang siap, ada juga yang belum siap dengan kebijakan ini,” ujarnya.