1 Tahun Kepemimpinan Agustiar–Edy, Pengamat Nilai Janji Politik dan Program Relatif Mulus Berjalan

Ringkasan Berita:

• Satu tahun kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wagub Edy Pratowo, kebijakan strategis mulai terlihat arah dan implementasinya.
• Pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik–Administrasi dan Komunikasi UMPR Farid Zaky Yopiannor melihat, tone kepemimpinan terbangun selama satu tahun terakhir cenderung optimistis.
• Melihat rekam jejak satu tahun terakhir sangat optimis. Kita bisa melihat transisi yang relatif mulus dari janji politik menuju eksekusi tata kelola riil.

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA -Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo, sejumlah kebijakan strategis mulai terlihat arah dan implementasinya.

Namun, di tengah realisasi program prioritas, masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian ke depan.

Pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik–Administrasi dan Komunikasi (FISIP-ADKOM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Farid Zaky Yopiannor melihat, tone kepemimpinan yang terbangun selama satu tahun terakhir cenderung optimistis.

“Melihat rekam jejak satu tahun terakhir, tone yang terbangun sangat optimis. Kita bisa melihat transisi yang relatif mulus dari janji politik menuju eksekusi tata kelola yang riil,” ujar Farid kepada TribunKalteng.com, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, kepemimpinan Agustiar–Edy menunjukkan kelincahan birokrasi serta komitmen terhadap asas pemerataan berkeadilan.

Salah satu gebrakan yang dinilai paling menonjol ialah program “Satu Rumah Satu Sarjana”. 

Farid menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk afirmasi yang progresif dan menyentuh akar persoalan struktural.

“Peningkatan SDM melalui ‘Satu Rumah Satu Sarjana’ saya kira adalah wujud nyata kebijakan afirmatif yang sangat progresif. Ini menyentuh akar permasalahan struktural,” katanya.

Melalui program tersebut, pemerintah tidak hanya memastikan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA, tetapi juga menghadirkan intervensi beasiswa hingga perguruan tinggi.

“Secara sosiologis, ini adalah instrumen rekayasa sosial untuk memutus rantai kemiskinan, khususnya bagi masyarakat pedesaan di pelosok,” jelasnya.

Farid menilai kebijakan tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan visi pembangunan nasional ke dalam tata kelola lokal yang berdaya saing.

Di sisi lain, implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) juga dinilai berjalan sesuai rencana.

“Implementasi KHBS dalam kondisi on the track, tentu dengan perencanaan yang matang dan konsolidasi basis data yang terukur,” ujarnya.

Pada sektor pendidikan, Farid juga menyoroti hadirnya portal Pena Berkah dan program “Pak Agustiar Mengajar” yang dinilai cukup populer. 

Adaptasi teknologi di sektor publik, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk membangun literasi digital generasi muda.