Juru bicara kepolisian Binod Ghimire mengonfirmasi kepada Reuters bahwa jumlah korban tewas termasuk 21 pengunjuk rasa, sembilan tahanan, tiga petugas polisi, dan 18 lainnya.

Sementara itu, di tengah spekulasi bahwa militer dapat mengambil alih dan bahkan mengembalikan monarki, Angkatan Darat Nepal mengeluarkan klarifikasi. "Jangan percaya pada komentar, opini, dan analisis palsu yang mengaitkan Angkatan Darat Nepal, yang disebarkan dalam situasi saat ini," demikian pernyataan militer yang disiarkan oleh PTI.

Presiden Paudel telah menerima pengunduran diri Oli tetapi mengatakan kabinetnya akan terus bertindak sebagai pejabat sementara hingga dewan menteri baru dibentuk.

Kenaikan jabatan Karki diharapkan dapat menandai titik balik dalam upaya Nepal untuk menstabilkan demokrasi yang rapuh.

Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Selasa di tengah protes yang terjadi. Beberapa jam kemudian, Angkatan Darat menyatakan akan mengambil alih kendali operasi keamanan di negara itu karena kerusuhan yang disertai kekerasan terus berlanjut di Kathmandu dan kota-kota lainnya.

Siapa Sushila Karki?

Sushila Karki mengukir sejarah dengan menjadi Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama Nepal, menjabat dari Juli 2016 hingga Juni 2017. 

Lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, Sushila Karki adalah anak tertua dari tujuh bersaudara. Ia memulai karier hukumnya pada tahun 1979 setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya di Biratnagar. 

Ia menjadi Advokat Senior pada tahun 2007. Karki diangkat sebagai hakim ad-hoc Mahkamah Agung pada Januari 2009 dan menjadi hakim tetap pada tahun 2010.

Tentara tetap dikerahkan di beberapa wilayah Kathmandu sementara protes terus berlanjut. Para demonstran, yang sebagian besar dipimpin oleh pemuda, bersikeras bahwa pemerintah berikutnya harus menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk memberantas korupsi dan memulihkan stabilitas.

Menyelesaikan Krisis Tanpa Pertumpahan Darah

Menurut The Himalayan Times, mengutip pernyataan resmi dari Presiden, ia menyerukan penyelesaian krisis tanpa pertumpahan darah atau kehancuran lebih lanjut melalui dialog.

"Saya mendesak semua pihak untuk tetap tenang, mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap bangsa, dan berunding. Dalam demokrasi, tuntutan warga negara dapat diselesaikan melalui dialog dan negosiasi," demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip The Himalayan Times.

KBRI Kawal WNI

Melalui keterangan resmi di akun media sosial Instagram @indonesiandhaka, KBRI Nepal meminta para WNI untuk menghindari aktivitas di luar rumah dan di sekitar titik-titik demonstrasi.

“Meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas di luar rumah, dan menghindari titik-titik demonstrasi,” tulis KBRI Nepal melalui unggahannya Selasa (9/9/2025).